Menang Gugatan Rp 1,6 M, Mantan Direktur Pemasaran Bank BPD Ajukan Permohonan Blokir Rekening

share on:
Tim Kuasa Hukum Ny Sulca (kanan) bersama panitera PN Yogya dan pejabat Perwakilan Bank Indonesia DIY || YP-Ist

Yogyapos.com (YOGYAKARTA) – Meski telah memenangkan gugatan, namun mantan Direktur Pemasaran Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY periode 2003 -2007, Sulca Prihasti belum berhasil memeroleh haknya berupa uang pengabdian dan penghargaan senilai Rp 1.666.195.994 dari tergugat I Bank BPD DIY dan Tergugat II Gubernur DIY.

Karena itulah, Ny Sulca melalui tim kuasa hukumnya Zulfikri Sofyan SH, Ivan Bert SH, Tidar Setiawan SH dan Adib Listyoadi Nugroho SH melakukan upaya berupa permohonan pemblokiran rekening operasional Tergugat I.

“Kami sudah mengajukan permohonan pemblokiran rekening giro nomor 524112000900 yang terdapat pada kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY atas nama PT Bank Pembangunan Daerah DIY selaku tergugat I. Permohonan ini sudah diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Pada prisipnya dukabulkan, cuma tertunda karena ada perbaikan administrasi,” kata Zulfikri, di Kantor Legist Law Firm Yogyakarta, Senin (26/9/2022).

Diungkapkan, pihaknya semula bersama Panitera Pengadilan Negeri Yogakarta telah mendatangi Bank Indonesia DIY untuk melaksanakan eksekusi rekening giro nomor 524112000900 dengan dasar surat dari Ketua PN Yogyakarta bernomor W13-U1/ 3815/HK.02/IX/2022 tanggal 12 September 2022, namun eksekusi ditunda karena ada sedikit kesalahan administrasi. Dan kemudian dilakukan perbaikan untuk memeroleh penetapan diajukan lagi ke BI.

Zulfikri menegaskan, pengajuan pemblokiran rekening dilakukan karena tergugat belum membayarkan uang sejumlah Rp 1.666.195.994 yang merupakan hak dari penggugat sesuai putusan hakim.

“Dalam pengajuan pemblokiran itu kami juga mengingatkan kepada Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY untuk tidak membantu atau menyetujui apabila ada upaya dari Bank BPD DIY untuk melakukan pemindahan, pengalihan atau pengosongan dana pada rekening giro nomor 524112000900 atas nama PT Bank BPD DIY yang ada pada BI dengan alasan atau dalih apapun,” tandas Zulfikri.

Para tergugat, jelas Zulfikri, selama ini tidak taat hukum, telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, bahkan telah berkali-kali diperingatkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mematuhi isi putusan institusi Mahkamah Agung tersebut, akan tetapi hingga saat ini masih terkatung-katung tanpa ada kejelasan. Di sisi lain gugatan dinyatakan inkrach hingga tingkat kasasi, berdasarkan putusan No 1/Pdt.Eks/2022/PN.Yyk Jo No. 1840/K/PDT/2021 Jo 64 /PDT/2019/PT YYK Jo 148/Pdt.G/2019 PN.

“Ini kan sudah jelas payung hukumnya, kenapa hak uang pesangon klien kami belum juga diberikan, kan lucu,” tukasnya.

Konstruksi perkaranya, Sulca selaku pemohon melawan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY sebagai termohon dan Gubernur DIY sebagai turut termohon kasasi. Hakim mengabulkan permohonan dalam putusan 148/Pdt.G/2019/PN Yyk tanggal  28 Mei 2020, seiring berjalanya proses gugatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui putusan Nomor 64 / PDT/2019/PT. YYK tanggal 8 September 2020 yang membatalkan Putusan PN.

Meski demikian, di dalam konvensi dan eksepsi, majelis hakim menyatakan menolak eksepsi para tergugat atau turut tergugat seluruhnya. Hakim mengabulkan gugatan dan menyatakan para tergugat dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yakni, tidak menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Permendagri No. 58 Tahun 1999 jo Keputusan Gubernur No. 103.

Disebutkan dalam putusan bahwa tergugat I dan tergugat II untuk membayar kepada penggugat dengan uang senilai Rp 1.666.195.994, nilai uang sebesar itu rinciannya antara lain  berupa uang jasa pengabdian terhitung mulai April 2007 hingga September 2009 sebanyak Rp 303.102.794 selain itu ada juga uang sebesar Rp 1.363.093.200 sebagai penghargaan.

Tergugat BPD DIY belum bisa dikonfirmasi. Yogyapos.com beberapa kali mencoba konfirmasi kepada Kuasa Hukumnya melalui asisten Safiudin SH namun hanya dijawab akan disampaikan kepada yang bersangkutan.

“Saya bukan kuasa hukumnya. Tapi nanti akan saya sampaikan,” katanya, singkat. (Opo)

 


share on: