Mantan Dirut PT AMI Yogya Ajukan Peninjauan Kembali

share on:
Koordinator tim pengacara terdakwa, Deddy Suwadi SR SH || YP-Ismet

Yogyapos.com (YOGYA) - Topan Satir, mantan Direktur Utama PT Anidya Mitra Internasional (AMI) yang didakwa melakukan korupsi mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum paling akhir itu ditempuh, menyusul vonis kasasi Mahkamah Agung yang menghukumnya selama 4 tahun penjara, denda Rp 200.000.000 (subsider 6 bulan) dan Uang Pengganti Rp 439.715.504 (subsider kurungan 1 tahun).

Vonis ini menguatkan vonis Pengadilan Tinggi DIY, menyatakan terdakwa melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Perbuatan itu dilakukan pada tahun 2006 dengan merealokasiakan anggaran yang dananya bersumber dari Tambahan Modal Pemda DIY sejumlah Rp 3,2 miliar tanpa persetujuan Gubernur DIY. Dari jumlah tersebut sejumlah Rp 1,2 miliar digunakan untuk proyek Buffer Stock tahun 2007, sehingga menimbulokan kerugian Rp 856.874.164.

Deddy Suwardi SR SH selaku koordinator tim pengacara terdakwa, membenarkan pihaknya mengajukan PK. Sidang perdana PK ini sudah dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Yogyakarta oleh hakim tunggal Hidratmoko SH MHum pada 15 Oktober 2020.

“Kami sebagai pengacara terdakwa menilai, pertimbangan putusan kasasi telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum. Karen itu kami ajukan PK ini, disertai Novum (bukti baru),” ujar Deddy kepada yogyapos.com, Sabtu (17/10/2020).

Deddy mengungkapkan, dalam RUPS yang dihadiri langsung oleh Gubernur, pertanggung jawaban Direksi termasuk didalamnya kebijakan realokasi anggaran dengan persetujuan Komisaris telah diterima dan disetujui. Bahkan RUPS telah memberi pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (a quit et de charge). Dengan telah mempertanggung-jawabkan dalam RUPS tersebut, maka apabila terjadi permasalahan atas kebijakan yang diakukan oleh Direksi dan Komisaris di tahun 2006, hal tersebut bukanlah masalah pidana, tapi keperdataan.

Dijelaskan, proyek Buffer Stock yang merupakan tindak lanjut MoU Guberbur DIY dengan Menteri Kehutanan RI dimaksud untuk membantu memfasilitasi penyediaan bahan bangunan, khususnya kayu, bagi masyarakat korban gempa bumi dalam membangun kembali rumahnya mempunyai jangka waktu 2 tahun (27 September 2006 sampai dengan 26 September 2008).

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum melakukan perhitungan sendiri kerugian negara tanpa melakukan Audit Investigasi Proyek Buffer Stock oleh lembaga yang konstitusional dan kompeten. Dalam hal ini tidak memperhitungkan penjualan tahun 2006 sejumlah Rp 723.022.745, tidak memperhitungkan nilai likwidasi aset pada waktu Pembubaran Proyek Buffer Stock, dan salah dalam memahami Laporan Keuangan Buffer Stock tahun 2007 dengan mengatakan terdapat dana2 sejumlah Rp 439.715.504 yang dikatakan tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

“Padahal dan tersebut adalah Biaya Beban Usaha Buffer Stock tahun 2007. Dengan fakta-fakta tersebut, dapat dipastikan, perhitungan kerugian negara dalam pertimbangan putusan kasasi terjadi kekeliruan yang nyata,” tegas Deddy.

Deddy juga menyatakan majelis hakim kasasi (Judex Juris) keliru nyata dalam pertimbangan putusannya yang mengambill alih pertimbangan majelis hakim sebelumnya (Judex Factie) yang hanya menghitung kinerja proyek Buffer Stock untuk menghitung Manfaat Kebijakan Realokasi Anggaran yang dimohonkan oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris sejumlah Rp 3,6 milar yang realisasinya sejumlah Rp. 3,2 milyar. Realokasi Anggaran digunakan untuk menjalankan 5 program kerja, termasuk satu diantaranya Proyek Buffer Stock.

 

Padahal, papar deddy, pada 2006 kinerja 5 program tersebut menghasilkan laba sejumlah Rp 3,192 millyar. Sehingga mampu menghindarkan PT AMI dari ancaman kerugian akibat gempa bumi sejumlah Rp 1,722 miliar yang secara korporat pada tahun 2006, PT AMI berhasil mendapatkan keuntungan sejumlah Rp  1,021 milyar sesuai hasil Audit Akuntan Independence.

“Semua kekeliruan itu karena jaksa dalam dakwaannya hanya menghitung kinerja Buffer Stock ditahun 2007 sebagai kinerja atau manfaat kebijakan Realokasi Anggaran,” jelasnya.

Di akhir berkas PK, Deddy menyatakan fakta-fakta diatas sekaligus membantah tentang unsur Niat atas kebijakan Realokasi Anggaran yang dikatakan sebagai “Modus Operandi” atau Niat Tidak Baik dalam Pertimbangan Putusan.

Padahal, tegasnya, fakta persidangan dan Novum yang diajukan menunjukkan bahwa kebijakan Realokasi Anggaran tersebut merupakan Niat Mulia dari Direksi guna menyelamatkan PT AMI dari ancaman kerugian akibat musibah gempa bumi tanggal 27 Mei 2006. (Met)

 


share on: