Yogyapos.com (JAKARTA) - Presiden Jokowi mengklaim seolah-olah hanya peranan negara hingga krisis besar bisa dilewati. Indonesia bisa survive dan tumbuh 5,4% seolah-olah hanya sumbangan dari negara. Itu tidak benar. Ada sumbangan dari masyarakat yang disebut solidaritas nasional sebagai kekuatan dalam masyarakat.
Demikian Guru Besar Ekonomi Politik Institut Pertanian Bogor, Prof. Didin S Damanhuri SE MS DEA dalam rilis Narasi Institute yang dikeluarkan Sabtu (20/8/2022). Rilis dikeluarkan untuk memaknai kemerdekaan ekonomi di era tekanan kehidupan masyarakat.
Lebih jauh Prof Didin menjelaskan, era pandemi membuktikan dana-dana masyarakat telah menyumbang kemungkinan lebih dari 1.000 triliun lebih dari APBN.
“Entah itu antar RT atau antar RW, antar daerah tingkat kabupaten/kota, antar propinsi dan antar pulau dan sebagainya, terjadi tolong menolong secara finansial. Itu adalah sumbangan dari civil society yang patut kita syukuri,” tandasnya.
Terkait ketimpangan sosial, Didin mengakui ada sistem jaminan sosial kesehatan dan kesejahteraan yang lumayan mengoreksi ketimpangan sosial dari rasio gini 0,41 ke 0,39. Itu adalah refleksi dari negara bertanggungjawab kepada perlindungan sosial.
“Tapi dalam perlindungan ekonomi masih sangat rentan. Dalam perspektif lebih luas penghasilan per hari 5 dollar baru dianggap merdeka secara ekonomi, tapi ternyata yang di bawah 5 dollar adalah 80% penduduk. Artinya baru 20% rakyat Indonesia yang merdeka secara ekonomi,” paparnya.
Menyinggung soal aset hanya dikuasai oleh segelintir orang, Didin menjelaskan, yang lebih rawan lagi dari sisi aset yang salah satunya diterbitkan oleh Credit Swiss bahwa 4 orang terkaya di Indonesia sama dengan 100 juta penduduk pada tahun 2021. 1% orang paling kaya sama dengan 46,6% GDP. Jadi income perkapita kalau dilihat dari distribusi sangat timpang.
“Tahun 2014 awal pemerintahan Jokowi ketimpangannya 650 ribu kali, dan tahun 2020 meningkat menjadi 750 ribu kali. Dan menurut Jeffery Winter Indonesia yang terparah di seluruh ASEAN dan terparah kedua di dunia,” jelasnya.
Sedang perihal oligarki yang menguasai elit politik, Didin menyebutkan ada perbedaan yang mencolok antara China dan Indonesia dalam hal mengendalikan para oligarki. “Di China, oligarki masih bisa dikendalikan oleh kaum elit politik, tapi di Indonesia, kaum oligarki inilah yang mampu mengendalikan para elit politik. Terbukti dari penyusunan legislasi seperti penyusunan UU KPK, Minerba, Omnibus Law dan lain-lain,” ujarnya.
Jadi, menurutnya, tidak heran saat terjadi booming komoditi minyak goreng, negara tidak berkutik dan diserahkan kepada mekanisme pasar. “Dan negara mempunyai banyak sumber daya alam tapi hasilnya justru hanya dinikmati asing dan segelintir oligarki. Dari hal ini bisa disimpulkan bahwa negara ini belum sepenuhnya merdeka,” pungkas anggota Persatuan Penulis Indonesia (SATUPENA) ini. (Iud)
