Kemenhub Siapkan Regulasi Mendukung Keselamatan Pesepeda

share on:
Aktivias gowes di Yogyakarta || YP-Ilustrasi

Yogyapos.com (JAKARTA) - Beberapa waktu belakangan ini terjadi peningkatan penggunaan sepeda. Hal itu ditandai bermunculannya komunitas sepeda di berbagai kota disertai aktivitas gowes bersama sebagai alternatif kebugaran. Bahkan di tengah pandemi Covid-19 pun aktivitas gowes tetap dilakukan.

Maraknya aktivitas gowes membuat penjualan sepeda mengalami peningkatan cukup tinggi. Munculnya minat masyarakat terhadap penggunaan sepeda ini kemudian memicu pemberitaan di sejumlah media online yang menyebut bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Namun pihak Kemenhub sendiri membantah dan menyampaikan kabar tersebut tidaklah benar.

“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” jelas Juru  Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, melalui siaran pers Nomor:  75/SP/VI/HMS/2020 yang diterima yogyapos.com, Selasa (30/06/2020).

Adita mengatakan, regulasi ini nantinya mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda. Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru, memang terjadi peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.

“Karenanya, regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda, serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh  pesepeda,” ujarnya.

Menurut Adita, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan sepeda dikategorikan sebagai kendaran tidak bermotor.  Teknis pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada prinsipnya Kemenhub sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda, mengingat animo masyarakat sangat tinggi.

“Tentu saja harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan para pesepeda. Kami mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini. Minimal menyiapkan infra struktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para pesepeda di wilayahnya masing-masing,” pungkas Adita. (Muf)

 

 


share on: