KASUS SUAP PROYEK SAH: Dua Oknum Jaksa Divonis Berbeda, Jaksa KPK Langsung Banding

share on:
Hakim Ketua Asep Permana saat membacakan vonis, Rabu (21/5/2020) || YP-Ist

Yogyapos.com (YOGYA) - Dinyatakan terbukti bersalah terima suap proyek pembangunan Saluran Air Hujan (SAL) Jalan Supomo Yogya, dua oknum jaksa dari Kejari Yogya, Eka Safitra divonis penjara 4 tahun denda Rp 100 juta subsider kurungan 3 bulan dan Satriawan Sulaksono dari Kejari Surakarta divonis 1,5 tahun denda Rp 50 juta subsider 1 bulan

Vonis berbeda itu dibacakan dalam sidang yang berlangsung secara virtual oleh majelis hakim diketuai Asep Permana SH di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, Rabu (20/05/2020).

Sidang agenda pembacaan putusan ini displit dalam dua berkas terpisah. Kedua terdakwa mengikuti jalannya persidangan di Lapas masing-masing. Terdakwa ES di Lapas Pajangan Bantul, terdakwa SS di lapas Wirogunan. Sedangkan Tim Jaksa Penuntut Umum dan Tim pengacara Terdakwa mengikuti persidangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Hakim dalam amar putusannya menyatakan, kedua terdakwa terbukti melanggar dakwaan alternatif kedua pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junto pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Hakim diantaranya mengungkap, terdakwa pada Maret hingga Agustus 2019 melakukan beberapa kali pertemuan dengan pengusaha kontraktor Gabriella Yuan Anna Kusuman di sejumlah tempat yang berbeda. Pertemuan dimaksudkan untuk membicarakan lelang proyek SAH 2019 di Jalan Supomo Yogyakarta senilai Rp 10.887.750.000 dengan Aki Lukman Nor Hakil selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar dapat memenangkan lelang perusahaan yang dibawa Gariella. Dan untuk kepentingan itu dijanjikan comitment fee sebesar 5 persen dari pagu yang ditentukan.

Terdakwa Eka yang juga anggota Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Yogyakarta itu menerima pertama kali uang tersebut Rp 10.000.000. Uang sebagai tanda jadi ini diterima dari karyawan Gabriella pada 5 April 2019. Berikutnya pada 15 Juni sebesar Rp 100.870.00 dan Rp 110.870.000 diterima pada 19 Agustus 2019. Sehingga total yang telah diterimanya Rp 221.740.000.

Atas vonis tersebut, Jaksa Wawan Yunarwanto langsung menyatakan banding. Alasannya, karena majelis hakim menggunakan pasal 11. Sedangkan jaksa dalam tuntutannya menerapkan pasal 12 a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (Dol/Met)

 


share on: