KAI DIY Dirikan Posko Pengaduan dan Pendampingan Dampak Krisis Hukum

share on:
Advokat Rudianto Aschari menyerahkan potongan tumpeng kepada Aprilia Supaliyanto menandai berdirinya Posko Pengaduan dan Pendampingan Krisis Hukum, HAM dan Demokrasi || YP-Ismet

Yogyapos.com (YOGYA) – Indonesia sebagai negara hukum dalam kondisi yang mencemaskan. Akhir-akhir ini keadilan susah dijangkau, kecuali oleh kalangan atas yang memiliki akses kekuasaan dan uang. Pola penegakan hukum seringkali bergeser jauh dari konsepsi yang sesungguhnya sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiiri negara.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Vice President DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI), Aprilia Supaliyanto MS SH usai menyerahkan SK Pengurus DPD KAI DIY, di Sekretariat KAI DIY, Jalan Janti, Banguntapan Bantul, Jumat (16/10/2020). Acara juga dilanjutkan launching Posko Pengaduan dan Pendampingan Dampak Krisi Hukum, HAM dan Demokrasi.

“Terkadang terlintas di benak kita, apakah benar kita sedang hidup di negara hukum atau jangan-jangan berada di negara yang tengah bergeser menjadi negara kekuasaan?” ujar Aprilia.

Disebutkan, gejala pergeseran tersebut nampak dari sejumlah fenomena, diantaranya penangkapan terhadap tokoh-tokoh kritis konstruktif yang kebetulan berseberangan dengan kekuasaan. Di sisi lain ada pembiaran terhadap banyak pelaku kejahatan, hanya lantaran kebetulan mereka tidak berseberangan dengan kebijakan-kebijakan penguasa.

“Itulah yang saya sebut krisis hukum. Jika krisis hukum dibiarkan, maka dampaknya sangat luas. Bukan saja ekonomi, tetapi juga demokrasi kita bergerak mundur. Karena bakal selalu terjadi pembungkaman suara-suara kritis. Termasuk dalam peristiwa penolakan Omnibuslaw yang diprediksi akan berlanjut, terjadi kecenderungan represif. Padahal mestinya disikapi secara cerdas,” simpul Aprilia. 

Itu sebabnya, Aprilia mengapresiasi Posko Pengaduan dan Pendampingan Dampak Krisis Hukum, HAM dan Demokrasi yang diinisiasi DPD KAI DIY dibawah kepemimpinan Rudianto Aschari SH. Sebab hal itu merupakan implementasi dari tanggung jawab moral dan konstitusional advokat, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

Hal senada disampaikan Ketua Dewan penasehat KAI DIY H Amin Zakaria SH MH, bahwa sekarang penting bagi organisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang Indonesia sebagai negera hukum, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap siapa pun kecuali harus berdasarkan hukum yang berlaku.

“Indonesia sebagai negara hukum sangat jelas termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi acuan bagi UU yang ada di bawahnya, termasuk Omnibuslaw atau UU Cipta Kerja. Rezim mana pun yang memberlakukan hukum bertentangan dengan amanat UUD 1945 itu berarti merupakan pelanggaran,” tegas advokat senior yang juga Ketua DPW PPP DIY.

Amin menyatakan, dalam konteks sikap kritis buruh dan sejumlah pihak terhadap kebijakan pemerintah akhir-akhir harus direspon dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bukan sebaliknya menghadapi mereka memperalat alat negara.

Sementara Rudianto Aschari menegaskan, keberadaan Posko Pengaduan dan Pendampingan yang telah dibentuk itu akan melakukan upaya optimal, bahkan jemput bola kepada korban-korban dampak krisis hukum, HAM dan demokrasi. “Asalkan ada pengaduan, tim kami segera meluncur melakukan pendampingan,” katanya. (Met)

 

Struktur Pengurus KAI DIY

Dewan Kehormatan                   :  Safiudin SH

Dewan Penaehat                     : Amin Zakaria SH MH

 

Ketua                              : Rudianto Aschari Sh

Wakil Ketua                        : Hamza Akhlis Mukhidin SSn SH MH

Sekretaris                         : Andika AFS SH

Bendahara                          : Teuku Rizkiansyah SH

Kabid Organisasi-Keanggotaan       : Ade Dwi Fahruli SH

Kabid Advokasi                     : Taufik SH

Kabid Pembelaan Anak &Perempuan    : Rina Mashithoh SH     

Kabid Pendidikan dan Ujian         : Ahang Pradata SH

Kabid Hubungan Antar Lembaga       : Hastuti Putri R SH

Kabid kajian & Pengembangan        : Ganjar Sagita SH

Kabid Komunikasi                   : Kiki Mintoroso SH 

 


share on: