Yogyapos.com (JAKARTA) - Efisiensi anggaran APBN 2025 tentunya ditujukan dengan maksud baik yaitu untuk memastikan uang rakyat tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat langsung bagi rakyat.
Karena itu adanya Realokasi Anggaran hingga lebih dari Rp 300 Triliun sudah seharusnya memberi dampak nyata bagi rakyat. Memberi makan bergizi bagi anak-anak tentunya sangat mulia karena langsung dirasakan oleh rakyat yang memakannya. Terlebih lagi bahwa nutrisi yang baik akan meningkatkan kecerdasan rata-rata anak Indonesia.
BACA JUGA: Bakal Dihadiri Kapolri, Kapolda DIY Mengecek Lokasi Penanaman Jagung di Canden
Walau begitu, tidak sedikit pengamat yang menyayangkan bila pemangkasan untuk efisiensi ini tidak dilakukan dengan hati-hati sehingga bisa memukul pendapatan langsung masyarakat seperti dihentikannya pembayaran upah bagi pekerja yang memang diperlukan oleh badan-badan pemerintah. Bila ini dilakukan maka ini artinya PHK bagi para pekerja itu.
“Alhamdulillah hanya selang beberapa hari saja kehebohan ini dibantah oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Pernyataanya tentang pemutusan kontrak kerja karena efisiensi anggaran tidak akan terjadi telah melegakan banyak pihak,” ujar Jumhur
BACA JUGA: Kunjungan Erdogan, Syahganda: Turki dan Indonesia Bisa Jadi Poros Baru
Menurut Jumhur Hidayat yang juga Ketua Umum DPP KSPSI pernyataan Wakil Ketua DPR RI itu telah ditindaklanjuti oleh Direktur Utama LPP-TVRI maupun Direktur Utama LPP-RRI dengan mebatalkan rencana mem-PHK beberapa karyawannya akibat efisiensi anggaran ini.
“Saya rasa jaminan dari Direktur Utama TVRI dan RRI yang tidak akan mem-PHK karyawannya adalah bentuk nyata dari tindak lanjut pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu”, tegas Jumhur
BACA JUGA: Periksa 315 Saksi, Kejari Belum Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Pariwisata
Selanjutnya Jumhur juga mengimbau kepada Pemerintah agar efisiensi anggaran yang bisa langsung memotong pendapatan orang per orang seperti upah dapat dihindari. Sebaliknya, bila terjadi penurunan omzet untuk beberapa bisnis apalagi yang berpotensi “koruptif” memang tidak bisa dihindari.
“Kelak akan terjadi keseimbangan baru di mana mereka yang berkurang pendapatannya akan memperoleh dari kegiatan lain yang diinisiasi oleh belanja pemerintah yang lain yang dapat menggerakkan perekonomian rakyat seperti makan bergizi gratis itu”, pungkas Jumhur. (*/Tha)
