Jadi Terdakwa karena Memasang Pengumuman Sengketa Waris

share on:
Di gedung inilah terdakwa Srdj diadili. |Foto : agung DP

Yogyapos.com (SLEMAN) - Dituduh melakukan tindak pidana dengan memasang papan pengumuman tanpa seizin pemilik tanah, Srdj (65) warga Jenis Baran Sardonoharjo Ngaglik Sleman diadili di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Senin (17/12).

Sidang dipimpin hakim ketua Nyoman Suharta SH, Jaksa Penuntut Umum Hanifah SH memasuki tahap pemeriksaan keterangan dua saksi Minto Suharjiono dan Agus Wardianto.

Dalam kesaksiannya, saksi menyatakan mengetahui sisilah ahli waris terdakwa, asal tanah serta batas-batasnya. Menurut saksi Minto Suharjiono bahwa dalam perkara ini sebenarnya terdakwa tidak bersalah seperti yang didakwakan jaksa sebab terdakwa tidak pernah memasang papan pengumuman jual tanah. “Justru saya yang memasang pengumuman itu, dibantu saksi Agus Wardianto," ungkap  Minto.

Terdakwa Srdj yang di persidangan didampingi penasehat hukum Jaka Sarwata SH dan Zamzam Wathoni SH dalam sidang sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana. Kasusnya bermula ketika saksi Pargono membeli tanah Tegalan yang tercatat SHM luas 10.52 M2 atas nama Ny Gito Harsono, SHM 500 m2 atas nama H Samisidi Msi yang masing-masing berlokasi Babakan Sukoharjo Ngaglik Sleman.

Selanjutnya, saksi Pargono bermaksud menggunakan hak mengelola tanah tersebut. Namun pada 21 Juli 2017, ketika saksi akan memagari tanah miliknya, mendapati adanya pemasangan papan pengumuman di atas tanah milik saksi Pargono dan saksi Nand Kumar yang dilakukan oleh terdakwa Srdj berisikan pengumuman ‘Tanah Milik Sutodimejo C.No 13 Persil 33 D Klas III Luas 15210 M2. Dibagi Waris Antara Ny Surosuratmojo dengan Bp Gito Hartono, Pembagian Warisan tanggal 22 Mei 1999’.

Dengan pemasangan tersebut saksi Pargono dan saksi Nand Kumar tidak dapat mengusai tanah miliknya atau mengelola tanah. Saksi Pargono menegaskan terdakwalah yang bertanggung jawab atas pemasangan papan pengumuman tetsebut.

Jaksa menjerat terdakwa dengan Pasal 167 ayat(1) KUHP, dakwaan kedua Pasal 6 ayat(1) huruf b Perpu Nomor 51 Tahun 60 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Sementara dalam eksepsinya, terdakwa menampik bahwa pemasangan papan pengumuman diatas tanah warisan miliknya bukanlah tindak pidana melainkan perdata. Alasannya pemasangan papan itu terkait dengan pembagian waris yang masih dalam sengketa.

Terdakwa meminta majelis hakim menyatakan batal demi hukum surat dakwaan jaksa, serta mengabulkan eksepsinya. (Adp/Dds)

 

 

 

 

 

 


share on: