Ismoko Tri Handoyo Minta Kliennya Dibebaskan Karena Tidak Menyuruh Memalsu Laporan Pajak

share on:
Advokat Ismoko Tri Handoyo SH (kanan) saat menyampaikan pledoi untuk kliennya dalam sidang di PN Sleman, Kamis (06/1/2022) || YP-Agung Dwi Purwanto

Yogyapos.com (SLEMAN) - Gerson Johanis Wisang SH dan Albertus Ismoko Trihandoyo SH selaku tim pengacara Smt, terdakwa kasus pelanggaran pajak, minta kepada majelis hakim membebaskan kliennya dari semua dakwaan dan tuntutan jaksa.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui pledoinya dalam sidang lanjutan yang digelar secara virtual, di Pengadilan Negeri Sleman, Kamis(6/1). Mereka intinya tidak sependapat dengan dakwaan jaksa karena peradilan seperti ini mestinya sifatnya peradilan administratif yang dimungkinkan adanya pembetulan.

“Kasus yang menimpa klien kami ini sebenarnya lebih bersifat administratif. Jika ada kekeliruan bisa dilakukan pembetulan,” ujar Ismoko di hadapan majelis hakim diketuai A Bondan SH.

Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Penunutut Umum Vivit Iswanto SH menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama selama tahun dan denda Rp 53 Miliar atau subsider kurungan 4 bulan.

Jaksa mengungkapkan terdakwa selaku pemilik usaha Dewi Putra yang bergerak di bidang jasa pengurusan perpajakan bersama dengan Susilo Darmanto selaku pemilik Toko Vistel (berkas terpisah) pada Maret 2016 sampai Maret 2017 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Maguwo Depok Sleman dan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta Prawirodirjan Gondomannan, telah turut serta atau menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja.

Kasusnya bermula saat saksi Susilo Sudarmanto selaku Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPTT) di KPP Pratama Yogyakarta pada tanggal 12 September 2003 mempunyai kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan SPT PPh orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Saksi yang mempunyai usaha penjualan handphone dan asesesoris di Nadan Ngaglik Sleman, dengan no NPWP telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan mempunysi kewajiban perpajakan memungut menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.

Selanjutnya saksi Susilo Darmanto dikenalkan oleh ERI dengan tetdakwa sekitar Juli dirumah Susilo Darmanto yang kemudian minta tolong pada terdakwa yang mempunyai usaha di bidang perpajakan untuk mengurus masalsh perpajakan Toko Vistal milik Susilo Darmanto.

Atas permintaan tersebut, terdakwa kemudian membuat pelaporan yang tidak sesuai dengan sebenarnya mengenai kewajiban pembayaran pajak. Perbuatan tersebut dinyatakan melanggar Pasal 39 ayat (1) Undang Undang RI No 28 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah  tetskhir dengan Undang Undang Nomor 111 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Terkait ini, Ismoko menyatakan tuntutan jaksa tidak manusiawi. Padahal perkara pokoknya belum selesai tapi sudah dimajukan. "Selesaikan dulu perkara pokoknya biar jelas amar putusannya nanti tidak rancu. Terdakwa ini hanya ikut membantu membuatkan saja cara menghitung perpajakan. Dan sebenarnya sudah mengingatkan,” tukas Moko yang berharap majelis hakim akan membebaskan kliennya. (Agn)


share on: