Hakim Tolak Praperadilan : Penetapan Tersangka Sesuai Prosedur

share on:
Sidang pembacaan putusan praperadilan di PN Bantul, Senin (27/5/2019) || YP/Fadholy

Yogyapos.com (BANTUL) – Hakim tunggal PN Bantul, Laily Fitria Titin Anugerahwati SH MH, akhirnya memutuskan menolak praperadilan yang diajukan pemohon Sutoto Hermawan terhadap termohon Kasat Reskrim Polres Bantul, Senin (27/5/2019).

Dalam pertimbangan putusan hakim disebutkan, penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon sudah sesuai prosedur penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur Perkap dan KUHAP. Sedangkan dalil-dalil permohonan pemohon masuk dalam materi pokok perkara."Termasuk mengenai penangguhan perkara pidana karena ada persinggungan dengan perkara pidana, hal itu mendasari asas otonomi penanganan perkara pidana dari urgenitas perkara. Itu sudah masuk pokok perkara sehingga bukan merupakan kewenangan kami hakim pemeriksa perkara pidana untuk menilainya,” papar hakim

Hakim juga menegaskan, bukti perjanjian yang diajukan pemohon bukan merupakan alat bukti melainkan barang bukti. Atas dasar inilah hakim menyatakan permohonan praperadilan ditolak seluruhnya. Dalam sidang ini hakim memeriksa aspek formil, bahwa termohon telah memenuhi lebih dari 2 alat bukti yaitu, saksi, surat meliputi LP, penetapan sita dan keterangan ahli.

Anggota tim kuasa hukum termohon, Pembina Heru Nurcahya SH MH mengapresiasi putusan hakim berdasarkan fakta persidangan dengan mempertimbangkan semua kesaksian maupun bukti-bukti yang diajukan.

“Itu sesuai dengan yang kami harapkan berdasarkan fakta termohon memang sudah menjalankan tugasnya menetapkan tersangka atas diri pemohon sesuai prosedur hukum yang berlaku,” kata Heru didampingi timnya AKBP I Made Kusumajaya SIK SH, Kompol I Ketut Witera SH, Iptu Sinduharja SH, Iptu Agus Sudiarto SH dan Iptu Isnaini SH.

Seperti diberitakan sebelumnya, praperadilan diajukan karena tim kuasa hukum pemohon dari LKBH Pandawa menilai penetapan status tersangka atas diri pemohon dinilai bertentangan dengan Perma Nomo 1 Tahun 1956 yang menegaskan jika suatu perkara perdata sedang disidangkan di pengadilan, maka pemerksaan dugaan pidananya wajib ditunda.

Pemohon yang pengusaha properti itu semula mengikat perjanjian membangun rumah lantai 2 dengan Bernadeta selaku pihak kedua. Pembiayaan dilakukan 4 kali. Pembiayaan pertama Rp 300 juta dilakukan 4 tahap. Tapi disaat dimulainya pengerjaan, tiba-tiba Bernadeta minta dihentikan pembangunan rumah itu dan meminta uang pembayaran tahap 1. Pemohon merasa dirugikan sehingga mengajukan gugatan perdata ke PN Bantul. Selang beberapa hari kemudian Bernadeta justru melaporkan pidana pemohon ke Polres Bantul, yang berujung penetapan tersangka.

“Kami menghormati putusan hakim, meski di sisi lain kecewa karena hakim tidak mempertimbangkan hal-hal lain, misal tentang apakah benar Bernadeta telah membayar seluruh pembiayaan tahap I Rp 300 juta? Sebab bukti yang ada Rp 220 juta. Artinya, di sini ada aspek formil alat bukti yang tidak benar” ujar Koordinator Tim Kuasa Hukum Pemohon Thomas Nur Ana Edi Dharma SH didampingi anggotanya Mohamad Novweni SH, Susmartono Ariwibowo SH, Wilpan Pribadi SH MH, Nasrul Arsyad SH, Garda Widhi Pratama SH, Fransiska Maharani SH.

Selain itu, Thomas juga tetap meyakini kasus tersebut masuk ranah perdata yang gugatannya sedang berlangsung di pengadilan. “Jadi kalau memang hakim berpendirian begitu, tentu kami akan buktikan saja. Bagaimana nanti kalau ternyata gugatan perdatanya menang?” tukasnya. (Fadholy/Met)

 

 

 


share on: