Hadapi Ferdy Sambo Cs, Kejagung Siapkan 30 JPU dan Rumah Aman

share on:
Gedung Kejagung RI || YP-Ist

Yogyapos.com (JAKARTA) – Bareskrim Polri siap melimpahkan lima tersangka pembunuh Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J ke Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Senin atau Rabu mendatang. Sedangkan Kejagung telah menyiapkan Safe House (Rumah Aman) bagi 30 Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara tersebut.

“Senin atau Rabu berkas perkara disertai barang bukti dan tersangka akan dikirim ke kejaksaan,” ucap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers sesaat setelah melakukan penahanan terhadap Putri Candrawathi, Jumat (30/9/2022).

Rencana pelimpahan perkara itu dilakukan setelah berkas penyidikan kelima tersangka dinyatakan P21 atau memenuhi kelengkapan formil dan materiil oleh kejaksaan pada beberapa hari sebelumnya. Kelima tersangka tersebut Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal alias RR dan Kuat Maruf, dijerat Pasal 340 jo 338 jo 55 jo 56 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sedangkan Richard Eliezer alias Bharada E dikenai Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Tiga hari sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Fadil Zumhana juga membenarkan bahwa berkas perkara tersangka pembunuhan berencana itu sudah lengkap. “Berkas perkara kasus pembunuhan berencana dinyatakan lengkap,” kata dalam konferensi pers di gedung Jampidum, Jakarta Rabu (28/9/2022).

Jika berkas P21 tahap 2 telah dilimpahkan, maka tanggung jawab penanganan perkara akan beralih kepada Kejaksaan. Itu sebabnya, Kejagung telah menunjuk 30 Jaksa yang akan melakukan kerja penuntutan secara profesional.

Profesionalisme adalah kunci. Sehingga Komisi Kejaksaan telah menyiapkan skema untuk melindungi, mengawasi dan memantau semua jaksa yang menangani perkara tersebut. Termasuk menyiapkan safe house dan antisipasi serangan hacker.

“Tindakan safe house itulah langkah antisipasi profesional. Sehingga publik yakin tim mengerjakan tugas ini dengan baik,” kata Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak.

Komisi Kejaksaan berkoordinasi dengan jajaran Kejagung dalam menyiapkan skema pengamanan itu. Upaya ini menjawab kekhawatiran masyarakat soal kemungkinan intervensi di luar hukum dalam kasus ini.

“Ini langkah yang diberikan sehingga publik tenang, menyaksikan apa yang dilakukan jaksa, untuk penegakan hukum yang akuntabilitas, transparan dan profesionalitas,” tandas Barita. (*/Met)

 


share on: