Gugatan Terhadap Ketua PMI DIY Berlanjut di PN Sleman

share on:
Suasana sidang gugatan terhadap Ketua PMI DIY, di PN Sleman, Rabu (05/1/2022) || YP-Agung Dwi Purwanto

Yogyapos.com (SLEMAN) - Setelah direvisi sesuai dengan lokasi dan markas besar PMI DIY yang berada diwilayah Sleman, Kuasa Hukum Peserta Muskot PMI Kota, Suswoko SH MH dan Sri Hendarto Kunto H SH MH mengalihkan gugatannya ke Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

Sidang lanjutan gugatan terhadap PMI DIY digelar, di PN Sleman, Selasa(05/1) oleh Majelis Hakim diketuai Saptono SH. Sidang menghadirkan saksi dari Tergugat dua Pengurus PMI DIY, Zaki dan Sukardi SH.

Bahwa gugatan ini diajukan para penggugat selaku Pengurus PMI Kota Yogyakarta Periode 2016-2021, sekaligus sebagai pelaksana, delegasi dan peserta Musyawarah Kota (Muskot) PMI Kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada 30 Maret 2022.

Hasil Muskot Tim Formatur pada tanggal 3 April 2021 telah mengajukan Surat No. 170/02.05.01/ORG/IV-2021 mengenai Ketua terpilih Drs Heroe Poerwadi MA kepada Ketua PMI  DIY/Tergugat, tentang permohonan agar menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pengurus PMI Kota Yogyakarta Periode Masa Bakti 2021-2026 tersebut.

Namun sampai gugatan didaftarkan di kepaniteraan PN Sleman, Ketua PMI Provinsi DIY/Tergugat belum mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Pengurus PMI Kota Yogyakarta yang telah terpilih secara sah berdasarkan AD/ART PMI tanpa ada alasan yang jelas dan telah berlangsung terkatung katung  selama 4 bulan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon pada Ketua PN Sleman untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta menunda Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) PMI Provinsi DIY pada tanggal 25 September 2021 sampai putusan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Mengenai saran majelis untuk diadakan musyawarah bagus namun kembali para pihak bagaimana. Yang jelas kepengurusan perlu legalitas,” kata Kunto pada yogyapos.com, sesuai sidang.

Sementara kuasa Hukum Tergugat Oncan Purba SH, usai sidang pada wartawan mengatakan. Harapan dari Tergugat sejak awal setelah pencabutan gugatan dari Yogyakarta ada musyawarah tapi anehnya justru penggugat mengalihkan gugatannya di PN Sleman.

Disisi lain para penggugat tidak memiliki hak legalitas karena yang terpilih sebagai ketua tidak diikutsertakan sebagai pihak dan seharusnya dia menggugat.

Menurut saya yang mengajukan gugatan ini orang lain yang tidak memiliki kepentingan hukum. Dan prinsipnya kita ini dari PMI  menghendaki penyelesaian perkara ini secara musyawarah,” pungkasnya.  (Agn


share on: