Yogyapos.com (SLEMAN) - Ratusan massa Jaringan Gugat Demokrasi (Jagad) menggelar aksi unjukrasa, di Pertigaan Gejayan Caturtunggal Depok Sleman, Senin (12/2/2024), mengkritisi demokrasi yang mundur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pantauan yogyapos.com, massa peserta unjukrasa menggelar aksinya pertama kali di Bunderan Buaksumur UGM. Hampir semua peserta mengenakan busana hitam dan menunjukkan poster protes dan mengabadikannya langsung melalui medsos Mereka sebentar melakukan orasi pada pukul 14.45, kemudian bergerak long march menuju Pertigaan Gejayan.
Massa segera bergerak ke Gejayan || YP-Boy Haris
Di sinilah orasi dilakukan kembali secara bergantian, lebih spesifik memprotes nasib adanya dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024 di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Demo di Hari Tenang, Desak Presiden Jokowi Jangan Salahgunakan Kekuasaan
Dalam pesan yang disampaikan melalui keterangan tertulis, mereka menyuarakan agar menghentikan politisasi bansos, hentikan kriminalisasi aktivis lingkungan, meminta pendidikan gratis, revisi UU Pemilu dan UU Parpol, yang disampaikan perwakilan massa atau orator secara bergantian.
Hampir semua peserta unjukrasa mengabadikan momentum aksi dan meneruskannya ke medsos || YP-Boy Haris
"Kami membawa 11 poin tuntutan pertama yaitu revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Parpol oleh badan independen,” ujar Humas Jagad Imam Maulana.
Selain itu, tuntutan permintaan maaf kaum intelektual dan budayawan yang melanggengkan politik dinasti, serta menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba. Mereka juga mendesak agar dihentikan perampasan tanah yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia.
BACA JUGA: PDI Perjuangan Bantul Akhirnya Menerjunkan 10.000 Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu
Aksi di Gejayan, poster berbicara || YP-Eko Purwono
“Kemudian hentikan operasi militer, tuntaskan pelanggaran HAM dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa west papua. Kemudian hentikan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan demokrasi,” katanya.
Presiden BEM KM UMY, Siti Mauliani mengatakan, aksi ini dilatarbelakangi atas keresahan dan kemarahan atas pelanggaran demokrasi yang dinilai telah menjatuhkan marwah hukum.
Hal yang sama dilontarkan Humas Jagad, Sana Ulaili, ia mengatakan bahwa aksi tersebut untuk merespon situasi demokrasi terkini yang ada di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. (Opo/Boy)
