Yogyapos.com (YOGYA) – Meski memasuki hari tenang menjelang Pemilu 2024, tapi tak menghalangi ratusan mahasiswa unjukrasa mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik praktis.
Para pengunjukrasa yang mengatasnamakan Aiansi Mahasiswa Penyelamat Demokrasi ini bergerak dari titik kumpul di Parkiran Wisata Abubakar Ali melewati Jalan Malioboro menuju Titik Nol Kota Yogyakarta, Minggu (11/2/2024) siang.
Orasi pertama pendemo di depan Gedung Agung || YP-Ismet NM Haris
Bentangan spanduk dan pamlet mewarnai perjalanan mereka yang menyempatkan diri berhenti di depan Gerbang Gedung Agung. Mereka melakukan orasi mengurai tentang wajah demokrasi Indonesia yang mengalami kemunduran serius menjurus menjadi negara kekuasaan di era pemerintahan Jokowi.
BACA JUGA: PDI Perjuangan Bantul Akhirnya Menerjunkan 10.000 Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu
Hal itu ditandai dengan pengabaian hak asasi manusia, hingga terkini yang paling populer yakni pelanggengan politik dinasti. “Kita wajib tegakkan lagi Indonesia sebagai negara hukum. Hentikan politik dinasti, jadikan Pemilu yang jurdil, jangan sebagai alat politik dinasti,” seru seorang orator dengan mix yang tersambung sound system.
Merasa cukup orasi oleh beberapa orator, pengunjukrasa melanjutkan bergerak ke Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Di tempat ini orasi secara bergantian kembali dilakukan dari atas mobil, tak menghiraukan terik matahari. Sementara puluhan aparat kepolisian berseragam maupun tidak berseragam melakukan ‘pengawalan’ di sekitar lokasi, sebagian lainnya mengatur arus lalulintas.
Koordinator aksi, M Naufal menyatakan sangat kecewa dengan rezim Jokowi yang dirasa menunjukkan anomali demokrasi. Dua periode kepemimpinannya menunjukkan indikasi tak baik mulai dari Mahkamah Konstitusi yang berubah Mahkamah Keluarga, hingga cawe-cawe kabinet untuk memenangkan salah satu paslon.
BACA JUGA: Hadir di Apel Siaga PPPS, Bupati Bantul Imbau Jaga Kerukunan dan Hindari Ancaman
“Situasi saat ini mendekati era kerusakan demokrasi. Kami ingin berupaya mengembalikan demokrasi seperti seharusnya, mahasiswa harus turun ke jalan,” tukasnya.
Orasi kedua di Titik Nol Yogyakarta || YP-Ismet NM Haris
Menurutnya, ada 14 poin desakan terhadap Presiden Jokowi, diantaranya tidak menyalahgunakan kekuasaan, politisasi bansos, serta tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis.
BACA JUGA: Sudah Kembalikan Gratifikasi Rp 4,9 M, Krido Tetap Dituntut Penjara 8 Tahun
Ia mendesak Jokowi untuk menunjukkan integritas dan netraitas dalam kepemimpinannya dengan tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik keluarga.
Naufal mengajak masyarakat untuk memiliki pemahaman menyeluruh terkait kebutuhan masyarakat Indonesia baik ekonomi, politik, sosial budaya. Bahkan terkait Pemilu, kami menyerukan KPU dan Bawaslu untuk menjaga integritas dan independensi dalam pemilu kali ini.
“Kami sebenarnya menuntut Ketua KPU mundur dari penyelenggara pemilu saat ini karena terbukti melanggar etik terang-terangan,” tegasnya. (Met)
