Yogyapos.com (YOGYA) – Indonesia kini berada di tepi jurang tuna etika oleh karena jalan politik telah secara vulgar --tanpa tedeng aling-aling-- bertindak atau berperilaku tidak mengindahkan etika, dan bahkan melanggar etika maupun moral.
Demikian pernyataan pembuka kelompok akademisi dan guru besar perguruan tinggi swasta maupun negeri se DIY yang tergabung dalam Forum 2045, disuarakannya di Kampus UII Jalan Cik Di Tiro, Yogyakarta, Sabtu (3/2/2024). Turut hadir diantaranya Ketua Forum 2045 Dr Untoro Hariadi, Ketua Yayasan AR Baswedan Hamim Zarkasyi Putro, Ketua Relawan P-24 Hemawan Basuki, Guru Besar UNY Suwarsih Madya, Yoyon Suryono, Ariswan, dan Djoko Pekik Irianto, Guru Besar UII Ni'matul Huda, Guru Besar UGM M Baiquni dan Zaenal Bahrudin, dan Guru Besar UIN Kalijaga, M Chirzin.
BACA JUGA: UII Yogyakarta Desak Presiden Jadi Teladan dalam Etika dan Praktik Kenegarawanan
Pernyataan tersebut ditujukan langsung kepada kekuasaan negara, yang sekaligus diajaknya untuk melakukan tobat etika dan moral, menjelang Pemilu 2024.
Melalui peryataan sikap yang dibacakan guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Dr Heru Kurnianto Tjahjono MM, diungkapkan bahwa kekuasaan negara yang seharusnya menjadi sarana rakyat untuk mencapai tata hidup bersama adil dan makmur berdasarkan Pancasila-Konstitusi, justru terjadi sebaliknya. Kekuasaan negara seakan-akan diubah menjadi peralatan privat, yang melawan kepentingan publik.
BACA JUGA: Dr H Syahganda Nainggolan : Pemuda, Bangkit Melawan atau Mati Kelaparan?
Publik menyaksikan dengan sangat jelas bagaimna kekuasaan telah menggunakan peralatan publik untuk kepentingan sempit, pribadi, keluarga atau kelompok.
Suasana pembacaan pernyataan sikap yang memeroleh perhatian pers || YP-Ismet NM Haris
“Presiden sebagai kepala negara dan segenap jajarannya yang seharusnya menyelenggarakan pemilihan umum sebagai wahana kedaulatan rakyat untuk suksesi kepemimpinan nasional secara baik, jujur dan adil, dalam praktek berpotensi menjadi sarana mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan," tandasnya.
BACA JUGA: Hj Widja Ani Setyawati, Caleg DPRD DIY Konsen Majukan Pendidikan Anak dan Pembinaan UMKM
Bagi Forum 2045, kondisi demikian telah menjadi catatan buruk bagi generasi mendatang. Sebab itu perlu dilakukan tobat etika dan moral, atau mengakui terjadinya pelanggaran etika dan moral yang diikuti perbaikan serta komitmen untuk tidak mengulang kesalahan serupa.
“Kami menyerukan kepada semua pihak, para pimpinan dan khususnya pimpinan nasional, untuk mempelopori suatu tobat etika dan moral. Segala yang melanggar etika dan moral, terutama penyelenggaraan kekuasaan negara yang patut diduga telah dipakai untuk kepentingan sempit atau bahkan menjurus kepada upaya melanggengkan kekuasaan, hendaknya segera dihentikan dan mendapatkan koreksi yang fundamental,” ucap Prof Heru yang ahli Ekonomi UMY di poin pertama seruannya.
BACA JUGA: Eka Suryo Prihantoro Ditunjuk Pj Sekda Sleman
Kedua, mereka menyerukan kepada para pemangku kepentingan melakukan check dan balances demi demokrasi berjalan secara baik, dan tidak mengalami kemunduran atau bahkan dibiarkan hancur fondasinya. Kembalilah kepada nilai-nilai luhur bangsa dan jangan biarkan institusi demokrasi dikuasai oleh nafsu angkara yang mengkhianati Pancasila dan UUD'45. Ketiga, kepada kaum terpelajar atau intelektual diajak untuk bersama-sama di barisan terdepan menjaga etika dan moral, sehingga potensi kerusakannya dapat dicegah, sebelum berkembang terlalu jauh.
Keempat, menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjadi saksi atas seluruh proses politik yang berlangsung, dan tidak tinggal diam atas segala kerusakan yang terjadi.
Pembacaan pernyataan sikap diawali menyanyi bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya ini berlangsung singkat. Tanpa spanduk, tanpa bentangan poster, tanpa kepalan tinju. (Met)
