Yogyapos.com (SLEMAN) - Puluhan warga Padukuhan Nglarang Tlogoadi Mlati Kabupaten Sleman mendatangi Kantor Badan Pertanahan Naional (BPN) Kabupaten Sleman untuk memenuhi undangan musyawarah ke 2 penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo.
Dihalaman BPN mereka juga menggelar orasi serta membawa spanduk bertulisan protes soal ganti rugi pembangunan jalan Tol Yogya-Solo. “Tuntutan kita tidak muluk-muluk hanya minta ganti rugi layak dan untuk mencari ganti tanah yang akan didapat,” kata Anang Riyadi, Koordinato Paguyuban Nglarang-Bajang kepada wartawan, Kamis (2/2/2023).
BACA JUGA: https://yogyapos.com/berita-warga-tanam-pisang-di-ruas-jalan-agar-kerusakan-segera-diperbaiki-9598
Ia menharapkan penilaian yang layak dan pantas sesuai dengan kampung kanan kiri, karena banyak kesenjangan harga yang mencolok. Posisi tanah yang strategis untuk lebar jalan berdasarkan apapun di tempatnya lebih baik daripada wilayah lain di Kapanewon Mlati.
“Di Nglarang ini harganya terlalu rendah penilaian dari apraissal. Kita minta keterbukaan serta minta penilaian ini setara, layak seperti yang lain,” tandasnya.
Anang mengungkapkan, dalam musyawarah kedua ini harus ada hasil atau kejelasan. Jika belum ada perubahan akan dilanjutkan lagi aksi massa sampai mendapat harga yang layak dan adil.
BACA JUGA: https://yogyapos.com/berita-anies-agenda-perubahan-dan-tembak-mati-koruptor-9597
Senada dengan Anang Riyadi, Koordinator Paguyuban Berdampak Tol Solo-Yogya, Sigit Maryadi, mengungkapkan harapannya dengan musyawarah yang kedua ini, ada peningkatan harga yang layak dan adil sesuai dengan peraturan Menteri ATR BPN Nomor 19 Tahun 2021, bahwa setiap masyarakat yang terdampak program jalan Tol harus mendapatkan ganti rugi dengan harga yang layak dan adil.
“Selama ini untuk warga Nglarang belum mendapatkan harga yang layak dan adil,” jelas Sigit.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY selaku Ketua Pengadaan Tanah, Drs Suwito SH, menyatakan sudah menyampaikan kepada mereka untuk mencari solusi yang terbaik dalam musyawarah kedua ini, diharapkan jangan sampai ada yang walk out melainkan mengajak untuk mengikuti semua tahapan mulai dari melengkapi berkas. Mereka sudah kondusif melaksanakan penjelasan aspirasi umum.
“Tapi kan tidak bisa dijelasan fase to fase dan semua akan difasilitasi. Terkait penilaian dianggap tidak adil antara sebelah dan sebelah dalam posisi sama sudah difasilitasi dan akan dijelaskan,” katanya. (Agn)
