POLA komunikasi politik para calon presiden (capres) dalam debat capres 2024 putaran pertama menggambarkan ketajaman polarisasi politik dan rivalitas capres. Situasi ini sangat kondusif untuk stimulasi calon pemilih dalam menentukan dan memilih capres yang terbaik.
Dalam debat dengan sub topik Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi, polarisasi politik bisa diperhatikan dari ekspresi politik setiap capres di atas panggung debat yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.
BACA JUGA: Antisipasi Kecurangan, Puluhan Advokat Yogya Bentuk Tim Siaga Kawal Pemilu 2024
Capres nomor satu, Anies Baswedan, mengekspresikan strategi deteritorialisasi atau dekodifikasi, suatu strategi politik yang didedikasikan untuk meninggalkan teritori kekuasaan lama (incumbent) untuk masukke daerah “kekuasaan baru”.
Strategi kebalikan diekspresikan capres nomor dua, Prabowo Subianto, yang menempatkan diri sebagai bagian dari incumbent, untuk mempertahankan zona aman dan area kekuasaan lama.
Capres nomor tiga, Ganjar Pranowo, menempatkan diri pada persilangan area yang diperebutkan oleh capres Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Di satusisi, capres Ganjar Pranowo ingin mengambil energi kekuasaan incumbent, di sisi lain dia ingin membangun zona kekuasaan baru dengan mengambil empati pendukung capres Anies Baswedan.
BACA JUGA: Tsamara Amany Kini Staf Khusus Kementerian BUMN
Capres nomor satu memiliki amunisi politik baru dengan gagasan-gagasan restorasi politik yang relatif segar. Posturnya yang relatif bersih dari borok-borok hukum, HAM, pemerintahan, dan korupsi, Anies Baswedan menekankan posisi hukum sebagai rujukan utama untuk pemegang mandat kekuasaan dan mengelola kekuasaan. Bukan sebaliknya, hukum sebagai alat kekuasaan, yang menciderai rasa keadilan. Kemudian menggugat politisasi hukum dalam proses pencalonan Gibran yang diwarnai drama uji materi syarat capres di Mahkamah Konstitusi (MK). Drama ini mementaskan manipulasi hukum untuk kepentingan politik incumbent dan capres Prabowo.
BACA JUGA: Dr H Syahganda Nainggolan : Pemuda, Bangkit Melawan atau Mati Kelaparan?
Anies Baswedan menantang capres Ganjar Pranowo dengan mempertanyakan, sejauhmana keberaniannya mengungkap tunggakan kasus-kasus hukum dan HAM seperti tragedi penembakan di Km 50 Tol Cikampek, Jabar, tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jatim.
Gestur capresnomor dua, Prabowo, sebagai pembela dan pemuja kekuasaan lama. Dalam pandanganna, kekuasaan incumbent Jokowi (2014-2019 dan 2019-2024) berlimang demokratisasi, keberhasilan penegakan hukum, HAM dan pemerintahan.
BACA JUGA: Polisi Tembak Polisi di Rumdis Polisi, 'CCTV Tuhan' Tak Mati
Prabowo menepis terjadi politisasi hukum dalam proses pencalonan Gibran. Sebagai pengguna (user) manfaat produk hukum yang berkekuatan tetap dari MK, Prabowo tidak kuasa menyoal problem politisasi hukum tersebut.
Berkaitan skandal hukum dan HAM masa lalu, Prabowo sebagai mantan Komandan Kopassus dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, menganggap penculikan aktivis demokrasi dan kasus-kasus anti-demokrasi lainnya telah diselesaikan oleh pengadilan, tidak perlu dipersoalkan lagi. Apalagi aktivis yang menjadi korban penculikan telah menjadi bagian dari barisan perjuangan politiknya pada saat ini.
BACA JUGA: Syahganda: Anwar Ibrahim, The Lion of Malays -The Lion of Islam
Ganjar menyampaikan berbagai persoalan sosial dan ketimpangan fasilitas, ekononomi, dan lainnya terjadi di kawasan Timur, tanpa menyebut hal itu sebagai kelemahan kekuasaan incumbent. Persoalan hukum dan HAM disinggungnya pada sesi tanya-jawab antar capres. Ganjar membuka luka lama Prabowo yang berperan dalam kasus penculikan aktivis demokrasi pada 1997, menyinggung secara parsial teror terhadap mahasiswa yang mengkritisi putusan MK tentang syarat usia capres.
***
Pemikiran progresif Anies Baswedan menjadi karakter model perjuangan pendatang baru yang berusaha untuk merebut kekuasaan. Eksistensi teritori kekuasaan lama tidak layak dipertahankan. Gagasan-gagasan tentang penguatan sampai perubahan hukum dan HAM yang syarat dengan politisasi kekuasaan sebagai cara menggerus citra kekuasaan incumbent yang di matanya mulai usang.
BACA JUGA: Dr Amin Mudzakkir: Siapa Sih Pelaku Politisasi Identitas itu?
Gagasan kritisnya menjadikan capres Prabowo “marah”. Prabowo tidakbisa menerima kekuasaan incumbent ditertawakan. “Kalau presiden Jokowi otoriter, mas Anies tidak bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta.” Prabowo juga menujukkan superioritasnya sebagai politisi lebih senior yang berjasa mengantarkan Anies Baswedan sebagai gubernur tersebut.
Perdebatan antara senior dan yunior tersebut membongkar karakter kekuasaan capres. Prabowo sangat resisten dengan kritik, sementara Anies Baswedan sangat nyaman dengan gagasan perubahannya. Meskipun menyadari pernah satu kubu dengan Prabowo, capres nomor urut satu menyadari rivalitas politik dalam kontestasi capres perlu kesetaraan, membuang sekat senior-yunior, superioritas-subordinat politik.
BACA JUGA: Nonton Bareng Debat Capres, Joko Purnomo Ajak Semua Kader Sebarkan Visi-Misi Ganjar
Ganjar Pranowo memanfaatkan rivalitas dua capres dengan menjaga strategi debat yang dipersonifikasikan tampil kalem. Dia tidak ingin terlalu keras dengan elemen-elemen kekuatan dan kekuasaan incumbent yang dijadikan energi capres Prabowo, karena Ganjar berharap bisa memanfaatkan rempah-rempahenergi kekuasaan incumbent. Sebaliknya Ganjar berharap ada muntahan energi dari sponsor, pendukung Anies Baswedan karena alasan ini mantan gubernur Jateng ini tidak menyerang secara tajam terhadap teman satu almamaternya di kampus UGM.
BACA JUGA: Pesan Perubahan dari Yogya: Anies Baswedan Gaungkan Keadilan dan Persatuan
Rivalitas di atas mimbar debat capres menjadi sokongan dinamika demokratisasi yang substansial pada Pemilu 2024 ketika proses pesta demokrasi dibarengi dengan praktik politik yang fair play dari para penyelengga pemilu dan apparatus negara yang menjadi bagian infrastruktur pemilu. (Dr Mukhijab MA adalah Analisis Politik dan Dosen Sosiologi Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
