Dr M Rohmidhi Srikusuma: Pembangunan Konstruksi JLLS Harus Segera Dijalankan

share on:
Dr M Rohmidhi Srikusma SH MH || YP-Dok

PEMBANGUNAN konstruksi Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) pada lokasi calon kelok 18 yang terletak di wilayah Kabupaten Bantul harus segera dijalankan. Hal ini penting agar tidak terkesan pemerintah main-main dalam menjalankan program pembangunan nasional, mengimplementasikan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat umum dan khususnya mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Sehingga sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional, karena itu perencanaan pembangunan yang tepat waktu tepat guna dan tepat sasaran serta bermanfaat untuk masyarakat dapat segera terwujud.

BACA JUGA: https://yogyapos.com/berita-advokat-dr-rohmidi-srikusuma-sh-mh-mengutuk-keras-kejahatan-jalanan-6869

Menilik dari berbagai aturan yang berlaku berkaitan dengan adanya warga terdampak pembangunan JJLS tersebut tidak ada alasan serta dasar untuk warga terdampak, tidak memberikan dukungan penuh baik secara lisan ataupun tulisan jika dibutuhkan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang segera dilakukan oleh pemerintah.

Sebenarnya peran perangkat desa/kalurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan sehingga bisa meminimalisir adanya gejolak dan kurang pemahaman yang bisa menimbulkan mis-komunikasi sehingga dapat terkesan menghambat proses pembangunan yang dimaksud. Jadi tidak perlu adanya khawatiran terhadap program yang sudah waktunya pelaksanaan untuk digarap dalam waktu dekat ini, karena kami sangat meyakini bahwa pemerintah tidak mungkin akan merugikan masyarakat.

BACA JUGA:  https://yogyapos.com/berita-muskerda-ferari-diy-kokohkan-bangunan-organisasi-demi-kepentingan-anggota-dan-masyarakat-8661

Justru sebaliknya Program Pemerintah kami pastikan berupaya untuk bagaimana caranya dengan program tersebut itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apa lagi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang dipimpin langsung oleh Gubernur DIY dalam hal ini Sultan Hamengku Buwono X, bahwa yang perlu dipahami oleh warga masyarakat terdampak, pemerintah sebagai garda depan dalam hal ini Lurah, Camat, Bupati dan Gubernur akan berusaha terus agar warga terdampak diperjuangkan hak-haknya. 

Oleh karenanya jangan sampai warga berpersepsi terhadap dianggap Pemerintah tinggal diam atau meninggalkannya, sehingga jangan sampai juga masyarakat terprovokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat menghambat program tersebut karena bisa berimbas ke ranah pidana dengan ancaman pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan sebagaimana pernah disampaikan oleh mantan Kajati DIY Tony T Spontana SH MHum pada saat saat pembangunan Bandara Kulonprogo.

BACA JUGA:  https://yogyapos.com/berita-minat-jadi-advokat-berkualitas-datang-ke-dpc-ferari-sleman-pkpa-menanti-kalian-7246

Bahwa menurut kami Persoalan ganti rugi itukan tidak harus berwujud uang, syukur-syukur itu bisa sebagai mana apa yang diminta warga terdampak. Namun jika sekalipun dalam progam ini tidak ada pengganti berupa uang, pastinya pemerintah akan memberikan dalam bentuk lain, dan itu saya pastikan nilainya akan lebih bermanfaat untuk jangka Panjang secara berkelanjutan, karena kami meyakini atas Kepiawaian Sultan dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat DIY yang selama ini memang terbukti dalam kepemimpinannya tidak sekedar menggunakan norma tetapi juga rasa sebagai landasannya. 

Sehingga pesan penting kami  terhadap seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada kita harus memahami bahwa asas dalam penyelesaian berkaitan dengan tanah adalah musyawarat, dan hak milik sekalipun tidak bisa kita miliki secara mutlak, serta hak-ahak atas tanah adalah memiliki fungsi social, sehingga ketika tanah akan digunakan untuk pembangunan kepentingan umun itu warga wajib memberikan sebagai mana undang undang yang berlaku, dan sebagai penutup jangan sampai ada dan terjadi kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan umum. Apa lagi kepentingan nasional. Salam santun. (Dr M Rohmidhi Srikusma SH MH adalah Ahli, Praktisi, Akademisi Hukum dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federal Advokat Republik Indonesia (DPD Ferari) DIY)

 


share on: