Diduga Persaingan Usaha Tak Sehat, Proses Lelang Proyek di Suatu Kementerian Disorot Tajam

share on:
Ilustrasi || YP-Opo

Yogyapos.com (JAKARTA) – Proses lelang pekerjaan konstruksi di salah satu Kementerian dikeluhkan oleh sejumlah rekanan. Pasalnya, sering terjadi pembatalan terhadap penawaran yang dilakukan rekanan, tapi evaluasi pembatalannya tidak mendasar atau evaluasinya tidak menyangkut hal yang substantif untuk menggugurkan penawaran yang diajukan peserta.

“Kami prihatin hal ini patut diduga ada praktik mengarah monopoli untuk memenangkan peserta tertentu atau dari kelompok tertentu,” ujar Udik Prabowo, pemerhati dari Masyarakat Peduli Pemerintahan Bersih, Rabu (28/9/2022).

Padahal, katanya, persyaratan tersebut yang dijadikan alasan pembatalan itu tidak terlalu substantif. Oleh karena itu ia menyatakan dalam hal ini Pokja harusnya menyelaraskan pada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2021 yang menaungi Jasa Kontruksi tentang pedoman Operasional Tertib Penyelengaraan Persiapan Pemilihan Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi.

“Dan itu seharusnya merupakan kewajiban KPPU untuk memanggil Pokja guna melakukan penyelarasan,” ujarnya tentang proyek dengan nilai pagu Rp 39.976.574.000 di wilayah Jabodetabek.

Ia menyatakan, saat ini para penyedia jasa kontruksi mengharapkan adanya proses kelanjutan yang berkeadilan sesuai dengan prinsip dasar pengadaan barang/jasa yang efektif,efesien, adil dan tidak diskrimatif, bebas dari persekongkolan dan korupsi (KKN).

“Kami juga berharap dilakukan pembuktian data/uji forensik atas seluruh dokumen penawaran yang dikirimkan rekanan terhadap pelelangan yang terjadi pada pekerjaan fisik maupun jasa konsultansi pada lingkungan Kementerian tersebut agar dapat tercapainya persaingan usaha yang sehat, adil dan tidak diskrimatif,” pungkas Udik. (*)

 


share on: