Yogyapos.com (YOGYA) - Komandan Korem 072/Pamungkas Brigjen TNI Bambang Sujarwo SH MSos MM, menghadiri Zoom Meeting Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DIY yang dilaksanakan di Ndalem Agung Komplek Kepatihan Yogyakarta. Kamis (11/12/2025).
BACA JUGA: Pemkab Paser Kukuhkan Strategi Ketahanan Pangan Melalui Pemetaan LP2B
Rakor ini digelar dalam rangka mengantisipasi kesiapsiagaan menghadapi Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Prof Dr Muhammad Tito Karnavian MA PhD.
BACA JUGA: RQU Queen Latifa Resmikan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan, Ini Tujuannya
Kegiatan dihadiri oleh, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakapolda DIY Brigjen Pol Eddy Djunaedi, Danlanud Adisutjipto Marsma TNI Toto Ginanto, Kabinda DIY Brigjen TNI Firyawan, Danlanal Yogyakarta Kolonel Mar Hafids Indarwan, serta perwakilan instansi terkait lainnya.
BACA JUGA: SMK Kesehatan Bantul Salurkan Bantuan Bencana Sumatera Melalui Lazizku
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya kesiapan nasional dalam menghadapi momentum Nataru yang identik dengan peningkatan mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta potensi gangguan keamanan. Penguatan koordinasi lintas sektor, deteksi dini intelijen, dan sinergi TNI–Polri menjadi kunci untuk menjaga stabilitas wilayah.
BACA JUGA: Pengeroyokan di Sutopadan, Tim Hukum: Terdakwa Tak Mutlak Penyebab Kematian Korban
Mendagri menekankan antisipasi arus mudik, rekayasa lalu lintas, kesiapan transportasi umum, stabilisasi harga bahan pokok, hingga mitigasi bencana hidrometeorologi mengingat tingginya curah hujan pada akhir tahun.
BACA JUGA: Menkop Launching KMP Tukang Kayu, Banyuwangi Jadi Model Penguatan Ekonomi Kalurahan
Pemerintah daerah diminta memastikan layanan publik tetap optimal, termasuk fasilitas kesehatan, kebersihan kota, dan posko pelayanan terpadu.
BACA JUGA: SMK Kesehatan Bantul Salurkan Bantuan Bencana Sumatera Melalui Lazizku
Selain itu, seluruh daerah diminta membentuk Posko Nataru Terpadu mulai 15 Desember 2025 sampai 5 Januari 2026 serta melakukan pelaporan situasi secara berkala kepada Kemendagri. (*)
