Yogyapos.com (BANTUL) - Indonesia dibawah kepemimpinan Prabowo Subiyanto-Gibran Rakabuming berikut kabinetnya nanti, diharapkan tetap pertahankan legalitas dan memfungsiberdayakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk berperan aktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Harapan itu disampaikan oleh Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih dan Ketua Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat (FK-BKM) Kabupaten Bantul, Putra Siarta, disela acara Syawalan, di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Trirenggo Bantul, Kamis (9/5/2024).
BACA JUGA: Soliditas Peradi Yogya Kian Rekat, Halal bi Halal Idul Fitri 1445 H Dihadiri Ratusan Anggota
“Meski BKM dicetuskan dan diadakan pada era Pemerintahan Bu Megawati Soekarno Putri, namun pada Pemerintahan Pak Prabowo diharapkan legalitasnya tetap ada, serta dapat ditingkatkan peran maupun fungsinya,” tandas Bupati.
Keberadaan institusi tersebut dinilai masih diperlukan. Di Bantul sangat diperlukan keberadaanya guna menjalankan fungsinya. Diantaranya membantu masyarakat di bidang usaha ekonom dan sosial.
Suasana Syawalan FK BKM bersama Bupati Bantul || YP-Supardi
“Khusus BKM di Bantul sangat diperlukan bahkan direncanakan akan diperkuat oleh Pemkab. Sejumlah dinas atau instansi terkait akan digerakkan untuk membantu secara keroyokan (bersama-sama) sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing,” katanya.
BACA JUGA: Danang Maharsa Resmi Mendaftar Balon Bupati Sleman Melalui PDI Perjuangan
Dicontohkan, Dinas Koperasi mendukung perekonomian dan Dinas Sosial membantunya pada program-program sosial.
“Itu tujuannya memberdayakan BKM agar lebih mempunyai fungsi dan peran lebih bagus dalam memberdayakan masyarakat melalui usaha dalam mengatasi kemiskinan,” tambahnya.
Namun, katanya, itu semua juga harus diimbangi dengan adanya profesionalisme oleh BKM itu sendiri agar lebih berfungsi dengan baik.
BACA JUGA: Pilkada 2024, KPU Alokasikan Honor Ketua PPK Rp 2,5 Juta
Sementara itu, Ketua FK-BKM Kabupaten Bantul, Putra Siarta, mengatakan meskipun dari sekitar 52 BKM di Bantul ada sekitar 5 diantaranya kurang aktif namun sisanya masih tetap eksis.
Salah satu programnya BKM menyalurkan dana pemberdayaan masyatarat Rp 100 juta hingga Rp 300 juta per tahunnya. Maka keberadaanya tetap diperlukan. Pemerintah juga diharapkan memberikan atensi di masa mendatang atau di masa Pemerintahan Prabowo-Gibran. (Spd)
