Bekas Kepala Dispertaru DIY Krido Suprayitno Divonis 4 Tahun, Gratifikasi Rp 4,755 M Dikembalikan

share on:
Terdakwa Krido Suprayitno menyimak pembacaan putusan hakim daam peridangan di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Rabu (6/3/2024) || YP-Ismet NM Haris

Yogyapos.com (YOGYA) – Bekas Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY, Drs Krido Suprayitno SE MSi, akhirnya hanya divonis penjara 4 tahun karena terbukti terima gratifikasi penyelewengan pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) di Kalurahan Caturtunggal, Depok Sleman.

Vonis tersebut disampaikan oleh Ketua majelis hakim Tri Asnuri Herkutanto dalam sidang teruka untuk umum, di Pengadian Tipikor Yogyakarta, Rabu (6/3/2024).

BACA JUGA: Letkol Inf Muhidin Pimpin Kodim 0729/Bantul, Dandim 0730/Gununukidul Letkol Inf Roni Hermawan

“Perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,” tegas hakim mengutip dakwaan kedua.

Selain pidana penjara, terdakwa Krido juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta atau subsider kurungan 1 bulan, serta perampasan tanah atas nama dirinya masing-masing seluas 997 m2 SHM/Purwomartani Nomor 14576 dan tanah seluas tanah 811 m2 SHM/Purwomartani Nomor 14577.

BACA JUGA: Lebaran 2024, Korlantas Polri Prediksi Jumlah Pemudik Mencapai 136,7 Juta Jiwa

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menghendaki Krido divonis penjara 8 tahun. Lazimnya terhadap vonis yang lebih ringan separuh dari tuntutan, maka Jaksa akan mengajukan banding. Namun demikian usai sidang justru menyatakan pikir-pikir karena masih harus konsultasi dengan pimpinan. “Kami harus konsutasikan duu dengan pimpinan, ya masih pikir-pikir,” ujar Jaksa Nila Maharani SH dari Kejati DIY.

Terungkap di persidangan, kasus ini ermula pada 2018 silam saat terdakwa menjabat Kepala Dispertaru DIY dan mengetahui perbuatan Direktur Utama PT Deztama Putri Santosa (PT DPS), Robinson Saalino menambah luas lahan TKD Caturtunggal, dari perjanjian sewa awal 5.000 meter persegi menjadi 16.215 meter persegi tanpa seizin Gubernur DIY. Penambahan perluasan tanah itu dilakukan setelah Robinson mengambil alih PT DPS dari pemiliki sebelumnya.

BACA JUGA: Lurah Caturtunggal Divonis 8 Tahun, Advokat Layung Mengkritisi Perbedaan Kerugian Negara

Perluasan tanah dilakukan untuk bangunan Ambarrukmo Green Hills, setelah sebelumnya dalam proposal awal dimanfaatkan untuk proyek pembangunan area singgah hijau (Eco Lodge) di atas TKD Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman.

Terdakwa tidak mengambil tindakan apapun untuk memastikan pembangunan area singgah hijau Ambarrukmo Green Hills oleh PT Deztama Putri Sentosa sesuai dengan izin Gubernur.

BACA JUGA: Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Kasidi, Sidang Dilanjut Pemeriksaan Saksi-saksi

Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan Rp 2,9 miliar. Nilai itu dihitung dari biaya sewa yang harusnya diterima Kelurahan Caturtunggal, biaya pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah yang digunakan PT DPS, tunggakan pokok sewa dan denda atas keterlambatan sewa.

Dalam rangkaian pembiaran pelanggaran PT DPS tersebut, terdakwa menerima gratifikasi Rp 4,731.603.640 Miliar. Rinciannya Rp 235 juta ditransfer secara bertahap dari rekening atas nama istri Robinson, Dian Novi Kristianti, serta dua bidang tanah senilai Rp 4,5 miliar.

BACA JUGA: Divonis Penjara 8 Tahun dan Bayar Uang Pengganti Rp 16 Miliar, Robinson Nyatakan Banding

Dalam kasus ini dua terdakwa lain yang terlibat yakni Robinson Saalino telah lebih dulu divonis oleh pengadilan yang sama dengan pidana penjara 8 tahun dan Kades Caturtunggal Agus Santoso diganjar hukuman 8 tahun.

Ringannya hukuman tersebut antara lain karena terdakwa telah menitipkan uang gratifikasi sebesar Rp 4.755.050.000 saat tahap penyidikan dan menyerahkan 2 sertifikat tanah atas nama dirinya di muka persidangan. (Met)


share on: