Baharkam Polri Siap Bantu DJKN Mengamankan Aset Negara

share on:
Kabaharkam Polri, Komjen Agus Andrianto menerima plakat kerjasama || YP-Ist

Yogyapos.com (JAKARTA) - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Agus Andrianto, menilai penyelamatan aset negara adalah sesuatu yang sangat penting, terutama pada masa pandemi Covid-19. Namun ia mengingatkan, penyelamatan aset negara biasanya banyak menyangkut masalah hukum. Karenanya mesti melibatkan satuan kerja Polri lainnya termasuk Bareskrim sehingga akan lebih kuat dan efektif.

Hal itu disampaikan Komjen Agus Andrianto saat menerima audiensi Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Isa Rachmatawarta. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kabaharkam, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Audiensi beragendakan koordinasi dan penandatanganan Pedoman Kerja Sama (PKS) antara Baharkam Polri dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran data dan/atau informasi serta bantuan pengamanan.

“Kalau menyangkut keselamatan aset negara yang terdapat banyak unsur pidananya, sebenarnya lebih tepat ditangani oleh Bareskrim. Tetapi bila terkait bantuan pengamanan, memang masih domain Baharkam Polri. Mengenai penyelamatan aset negara, harus dibentuk gugus tugas/Satgas penyelamatan aset negara,” ungkap Komjen Agus Andrianto.

Dia menjelaskan, tujuan kerja sama adalah meningkatkan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang. Apapun yang berkaitan dengan negara, semuanya dilakukan berdasarkan kepentingan negara. Dalam hal ini perlu adanya kesamaan pola pikir, tujuan, dan kepentingan seluruh pihak.

“Pada intinya kami siap berkerja sama dan membantu Ditjen Kekayaan Negara guna mengamankan aset-aset negara,” tegas Kabaharkam Polri.

Dirjen Kekayaan Negara mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat Kabaharkam Polri dan jajaran, khususnya terkait penandatanganan PKS. Ia berharap jalinan kerja sama tersebut dapat menjadi pintu masuk DJKN ke satuan kerja Polri lainnya. Menurutnya, PKS  sebagai tindak lanjut MoU antara Kapolri dengan Menteri Keuangan pada tahun 2019 lalu.

“Pedoman Kerja Sama antara DJKN dengan Baharkam Polri ini tentang tindakan preemtif dan preventifnya. Saya berharap ini menjadi awal kerja sama yang lebih besar ke depannya, termasuk pengadilan, jaksa, dan lain-lain,” kata Isa Rachmatawarta.

Saat menerima audiensi, Kabaharkam Polri didampingi Kakorbinmas, Karobinops, Dirpamobvit Korsabhara Kasubdit Komsatpam/Polsus, dan Kabag Kerma Baharkam Polri. Sementara Dirjen Kekayaan Negara didampingi Direktur Hukum dan Humas, Kasubdit Bantuan Hukum, dan Kasi Bantuan Hukum II DJKN. (*/Muf)


share on: