Akta Kerjasama Dicabut Sepihak, Calon Agen Elpiji Pertamina Mengadu ke Polda

share on:
 Pelapor, Sri Dadiyono (58) (tengah) menunjukkan bukti akta kerjasama || YP-Eko Purwono

Yogyapos.com (SLEMAN) - Polda DIY kini sedang menangani perkara terkait dugaan memberikan keterangan palsu dan membuat akte palsu dengan terlapor M (68) warga Dusun Ketingan RT 001/020, Tirtoadi, Mlati, Sleman.

Kasus tersebut dilaporkan oleh Sri Dadiyono (58), wiraswasta warga Dusun Karanglo III RT 002 RW 005 Sidomoyo, Godean, Sleman dengan Laporan Polisi No LP B 0271/IV/2021/DIY/SPKT yang dilaporkan pada tanggal 3 April 2021, akibat kejadian itu pelapor menderita kerugian sebesar Rp 4,5 miliar.

Dikonfirmasi, Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda DIY, Kombes Polisi Yuliyanto SIK MSc membenarkan adanya laporan tersebut.

“Ya memang benar ada laporan itu (No LP B 0271/IV/2021/DIY/SPKT tanggal 3 Apri 2021), saat ini masih dalam tahap lidik,” terang Yuliyanto melalui pesan singkatnya kepada media, Senin (26/7/2021).

Dijelaskannya, dalam penanganan perkara, penyidik Polda DIY telah meminta izin kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam kepentingan untuk memeriksa seorang notaris.

“Salah satunya adalah kita sudah minta izin ke Majelis Kehormatan Notaris untuk memeriksa notaris,” katanya.

Duagaan pemalsuan bermula dengan munculnya akta pencabutan akta kuasa penunjukan pengelolaan agen Gas LPG Pertamina pada Januari 2020 yang oleh terlapor M selaku Direktur Utama PT PDS yang diterbitkan oleh notaris Sugeng Rahayu SH MKn tanpa melibatkan Tim Perintis Agen Elpiji selaku pemegang kuasa.

“Akte pencabutan kami dapatkan dari pihak Pertamina Semarang, kita tidak pernah mendapatkan soal akte pencabutan itu dari pihak terlapor. Padahal kita waktu itu datang bersama-sama ke Notaris, pas pencabutan hanya sepihak,” terang Sri Dadiyono kepada wartawan didampingi Sri Subekti, Wahyu Setiawan dan Juwito Harsono, Selasa (27/7/2021).

Rencana pendirian Agen Elpiji 3 Kg ini, kata dia, pihaknya selaku Tim Perintis telah memenuhi kewajiban sesuai isi perjanjian kerjasasama yang dilakukan dengan PT PDS, salah satu klausalnya menyebutkan  terkait proses pengurusan izin prinsip yang diawali sejak November 2019 dan saat ini izin tersebut dinyatakan lengkap oleh Pertamina. Apesnya lagi, selaku Tim Perintis telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk segala persiapan dan legalitas.

“Kami sudah membeli sebanyak dua unit truk, telah mempersiapkan gudang di wilayah Pulo Watu Pakem Sleman dan sejumlah biaya operasional. Kita sudah mengeluarkan dana totalnya mencapai Rp 4,5 miliar. Ada indikasi dari terlapor pengen menguasai dan dikelola sendiri dengan tanpa keluar biaya, "ungkap dia yang menjabat selalu Ketua Ketua Jaringan Masyarakat Pedesaan (JMP) ini.

Ditambahkannya, dalam akte kuasa, disebutkan bahwa pihaknya berkewajiban melakukan perencanaan, pendistribusian dan manajemen, seluruh izin prinsip telah dikantongi. Bahkan, atas upaya Tim Perintis, kini PT PDS telah terdaftar sebagai salah satu anggota Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).

“Kami bukan makelaran, tapi kita resmi dengan surat kuasa, kita mendirikan ini untuk menciptakan ekonomi kerakyatan, dalam izin prinsip dinyatakan yang sudah pasti yaitu sebanyak 360 DO per hari, tinggal penandatanganan operasional,” katanya.

Dirinya berharap, agar dapat ditinjau kembali komitmen awal antara Tim Perintis dengan PT PDS. Pelaporan yang dilakukan ke pihak Kepolisian pada dasarnya hanya ingin melindungi hak-hak hukum para pihak yang telah tertuang dalam akte notaris.

“Kita dengan PT itu istilahnya kan  hanya pinjam kertas, harapanya kembalikan ke komitmen awal sehingga ada take and give,” harap dia. (Opo/Met)

 


share on: