Tragedi di Tengah Pesta Demokrasi

share on:
Himawan Sutanto

Dalam sejarah penulisan Yunani ada banyak tokoh seperti Aiskhilos, Sophocles, dan Euripides adalah penulis tragedi Yunani yang terkenal. Selain itu ada pula penulis tragedi masa modern yang terkenal adalah William Shakespeare. Sedangkan tragedi itu sendiri adalah genre drama yang menceritakan kisah menyedihkan. Dalam tragedi, tokohnya biasanya memiliki kualitas-kualitas yang baik namun mengalami nasib yang buruk dan menyebabkan dirinya, atau kerabat dan sahabatnya, mengalami masalah. Drama tragedi berasal dari Yunani kuno dan biasanya dipentaskan dalam festival keagamaan.

Sementara di Indonesia tragedi pemilu terjadi pada 17 April 2019 bukanlah sebuah cerita tragedi seperti yang ditulis para tokoh di Yunani, tapi merupakan kisah nyata yang bisa ditulis sebagai “Tragedi Demokrasi”. Dimana hampir 300 panitia penyelenggara pemilu menjadi “korban” demokrasi dan hampir 2000 orang sakit. Adapun penyebabnya adalah kelelahan dan kecapekan selama menjadi petugas dari pagi hingga pagi mereka menjalankan tugasnya.

Tak ada yang memperkirakan pemilu serentak 2019 akan memunculkan tragedi memilukan seperti ini: akibat kelelahan mengurusi surat suara seorang wanita keguguran sehingga harus kehilangan anak dalam kandungannya, anggota KPPS meninggal dalam tidurnya setelah pulang dari tempat pencoblosan dalam keadaan sangat lelah, dan seorang polisi gugur usai bertugas tak kenal waktu mengawal dan mengamankan pemungutan suara. Hal itu bisa dilacak dari sejarah pemilu di Indonesia sejak tahun 1955. Dalam pemilu 1977 yang hanya diikuti tiga parpol, tragedi demokrasi sudah mulai terlihat, di mana penguasa pada saat itu tidak fair dan menggiring masyarakat termasuk PNS dan ABRI untuk mendukung satu partai tertentu. Akibatnya, dibentuklah organisasi Pengawas Pelaksana Pemilu (Panwaslak) sebagai “wasit pemilu”, namun kinerjanya kurang maksimal, pelanggaran pemilu masih sulit dihindari.

Lalu Pemilu tahun 2004 pasca reformasi, selain masyarakat memilih anggota legislatif dari 24 parpol, juga memilih presiden dan wakilnya. Faktanya tragedi demokrasi kian menjadi dan sulit dibendung (walaupun tidak ada jatuh korban) meskipun organisasi Pengawas Pemilu tidak lagi adhoc di tingkat pusat dan kewenangannya pun diperluas.

Menurut data yang ditulis Harun Husein (2014:137), kasus pelanggaran administrasi pemilu tahun 2004 mencapai 5.965 plus pidana pemilu tidak kurang 1.203 kasus. Tetapi dalam pemilu serentak 2019 hingga Senin (25/4/2019) hampir 300 petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia dan diatas 1900 orang lainnya yang masih terbaring sakit dan ini terus bertambah dengan seiringan waktu. Hal ini membuat kita miris dan bertanya dalam diri kita, ada apa di dalam pemilu bersama 17 April 2019 ini ?

 

Ironi di Tengah Politik Identitas

Keterbelahan masyarakat yang begitu dalam, soal lontaran fitnah dan hoaks yang sangat kuat, penggunaan simbol-simbol agama untuk menyebar kebencian, semua itu tidak terlalu mengejutkan lagi. Paling tidak kita sudah ditunjukkan praktik permulaannya pada Pilkada DKI dan oleh karenanya kita sedikit banyak telah memiliki pengalaman subyektif serta kesiapan untuk menghadapinya. Di sisi lain, identitas ialah sumber makna dan pengalaman manusia (Manuel Castells, 2009). Dengan identitas kita mengenal dan mengelompokkan orang dan menyebutnya sebagai identitas kelompok. Ras, agama, etnis, nasionalitas, budaya, gender, orientasi seksual ialah sebagian penanda sosial untuk mengenal dan membedakan identitas kelompok. Tanpa identitas kelompok, maka individu menjadi terpecah-pecah kemudian menjadi otonom. Begitu melekatnya persoalan identitas dengan kehidupan kita, bahkan media pun sadar dan tidak sadar, mengutamakan identitas daripada informasi (Kreiss, 2018).

Hal itu terlihat ketika naiknya Donald J Trump sebagai Presiden Amerika ke-45 dituding menggunakan politik identitas sebagai pendorong utama kemenangannya. Padahal, sepuluh tahun lalu, ketika Barack Obama naik pentas menjadi Presiden Amerika Serikat bersaing dengan Hillary Clinton, John McCain, dan Sarah Palin, ikut terbawa soal ras, usia, dan gender. Dengan kata lain, identitas menjadi porsi utama para kandidat di kampanye dan media. Denton pada tahun 2010 telah menyebutkan, Pemilu Presiden 2008 membuktikan politik identitas tidak hanya hidup, tetapi juga berlapis-lapis dan beraneka ragam.

Politik identitas didefinisikan sebagai politik berdasarkan kelompok atau dengan kata lain mengutamakan kepentingan anggota kelompoknya daripada kepentingan semua anggota komunitas. Identitas kelompok umumnya didasarkan pada etnis, kelas, agama, gender, atau seksualitas. Kepentingan suatu kelompok mengalahkan pertimbangan kebijakan kebaikan bersama. Alasan pengutamaan kelompok paling sering didasarkan pada tuduhan penindasan historis (Denton, 2010). Sebagaimana persoalan politik identitas menjadi makin menarik ketika Daniel Kreiss pada tahun 2018 menyebut bahwa media berkaitan dengan identitas, bukan informasi. Ada beberapa poin yang membuktikan bahwa media berkaitan erat dengan identitas berubah menjadi informasi.

Kita bisa melihat tentang keterbelahan masyarakat yang begitu dalam, soal lontaran fitnah dan hoaks yang sangat kuat, penggunaan simbol-simbol agama untuk menyebar kebencian, semua itu tidak terlalu mengejutkan lagi. Paling tidak kita sudah punya referensi pada Pilkada DKI yang sangat kental dengan isu tentang politik identitas dan oleh karenanya kita sedikit banyak telah memiliki pengalaman subyektif serta kesiapan untuk menghadapinya.

Namun, bagaimana dengan wafatnya hampir ratusan petugas KPPS dan ditambah belasan aparat keamanan itu? Kita benar-benar tidak pernah membayangkan akan ada ratusan bahkan lebih dari seribu orang yang ambruk saat pemilu.Antisipasi terburuk kita soal ancaman pada paska pemilu serentak 2019 adalah kerusuhan dan konflik antar pendukung capres dan caleg. Paling jauh berupa munculnya isu "people power" dengan melawan ‘kecurangan’. Sementara itu akan banyak jatuhnya korban berjumlah ratusan atau lebih dan itu mungkin tidak pernah diperhitungkan secara serius dalam rapat-rapat dan koordinasi manapun selama paska pemilu 2019. Hal ini bukan insiden yang kebetulan, melainkan sebuah ‘tragedi’ baru akan muncul. Tak terbantahkan bahwa itu merupakan catatan kelam dari pesta demokrasi kita yang menorehkan kesedihan. Diskursus soal penghematan anggaran pun hampir sama sekali tidak relevan lagi manakala catatan berisi daftar korban disodorkan.

Demokrasi tanpa kedewasaaan berbangsa dan bernegara hanya melahirkan pemain bukan negarawan yang sesungguhnya. Bahkan tidak sedikit fakta yang memudarkan sikap-sikap proporsional antara kehidupan beragama dan berpolitik.Dua kehidupan ini antara agama dan politik sudah dicampur-adukan, sehingga pengaruhnya terhadap demokrasi justru membuatnya lemah dan rapuh. Agama sering dijadikan alat untuk mencapai keinginan-keinginan di luar urusan kerohanian, seperti halnya pada Pilkada DKI. Penggunaan agama sebagai alat politik untuk memilih pasangan calon tertentu semacam itu sangatlah mengancam keberlangsungan demokrasi yang mulanya dapat dinikmati masyarakat secara harmonis justru menjadi sebuah ancaman dalam kehidupan sosial.

Di dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara, demokrasi memberikan semua hak yang sama kepada seluruh elemen masyarakat dalam berpolitik dan beragama. Seharusnya, antara beragama dan berpolitik, atau keduanya dijalankan secara benar dan proporsional. Jangan jadikan agama sebagai bayangan politik, dan jangan pula jadikan politik sebagai ritual ibadah keagamaan, serta yang terpenting jangan juga menggunakan agama untuk mendukung tujuan-tujuan politis karena itu berarti menurunkan derajad keagamaan.

Melihat persoalan diatas jadi sangatlah wajar jika banyak petugas KPPS berjuang dan bertanggung jawab akan tugasnya menjadi sangat berat secara moral. Persoalan tanggungjawab dan beban berat dari isu ‘kecurangan” tentu membebani para petugas KPPS. Sebab isu tidak ‘netral”nya KPPS juga menyeruak dimedia sosial yang sangat kuat dan viral. Persoalannya adalah kelelahan dan tanggung jawab yang begitu besar tidak didukung anggaran yang kuat dari pihak KPU. Bahkan antara PDIP dan Kemenkeu saling lempar tanggung jawab siapa yang menolak anggaran asuransi yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Walaupun akhirnya pemerintah memberikan santunan bagi para korban, tapi tidak karena direncanakan.

Kita sudah tidak perlu menuding siapa yang benar dan siapa yang salah, sebab tragedi itu sudah terjadi dan baru kali ini pesta demokrasi melahirkan korban nyawa yang begitu banyak, walaupun tidak adanya otopsi secara medis. Ironi memang, ketika pesta demokrasi tanggal 17 April 2019 menyisakan duka mendalam. Sementara perhitungan Real Count KPU masih belum selesai dan akan muncul masalah baru yakni tentang adanya input data yang tidan sesuai, bahkan akan berujung sebuah gugatan antar peserta konstetasi. Pesta demokrasi telah selesai tapi memberikan catatan hitam tentang sebuah ironi kemanusiaan ditengan gemuruh pesta demokrasi itu, hanya bisa berucap Innalillahi Wa Innailaihi Roji’un. (Himawan Sutanto, Aktiviis 1980-an)

 

 

 

 

 


share on: