SILATURAHMI KE MENDAGRI: Al Irsyad Usulkan Tiga Model Pilkada Asimetris

share on:
Dr Faisol bin Madi dan rombongan diterima langsung oleh Mendagri Tito Karnavian || YP/Sug

Yogyapos.com (JAKARTA) - Menurut kajian Al Irsyad Al Islamiyyah, Pilkada model pemilihan langsung pada praktiknya mendorong perilaku pemilih menjadi emosional dan transaksional ketimbang rasional. Dan berpotensi mengarah pada pembentukan kultur masyarakat individual yang menggerus nilai-nilai masyarakat gotong royong dan kekeluargaan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Al Irsyad Al Islamiyyah, Dr Faisol bin Madi saat bersilaturahmi dengan Mendagri Tito Karnavian, di Kantor Kemendagri, Jalan Merdeka Utara 7, Jakarta, Selasa (3/12/2019). Faisol didampingi antara lain Dr Najib Gisymar SH dan Sholeh UG SH.

Berdasar hasil kajian tersebut, PP Al Irsyad menyampaikan masukan model Pilkada yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. “Ada tiga model yang kami usulkan, yaitu pemilihan oleh DPRD yang diperluas dengan melibatkan keterwakilan tokoh masyarakat, pemimpin adat, perempuan dan sebagainya. Kedua pemilihan langsung namun pada pelaksanaannya diwakili oleh unsur-unsur yang ada dalam masyarakat, misalkan unsur adat, unsur pemuda, perempuan, agama dan sebagainya. Dan ketiga pemilihan melalui jalur adat yaitu kepala daerah dipilih sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakat bersangkutan,” sambung Sholeh Gisymar Sh dari Dewan Pengawas PP Al Irsyad.

Menanggapi usulan tersebut Mendagri menyatakan, dirinya tak pernah mengusulkan model Pilkada asimetris. “Itu bukan ide saya, saya tidak pernah memberikan solusi dari sistem Pilkada yang dijalankan saat ini,” ujar mantan Kapolri.

Ia mempersilahkan masyarakat melakukan kajian ilmiah melalui metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengusulkan model Pilkada yang dapat memenuhi tujuan demokrasi, yaitu kesejahteraan masyarakat. 

"Kebijakan publik yang menyangkut orang banyak bisa saja dievaluasi dan diperbaiki. Dan Kemendagri memiliki tanggungjawab moral untuk mendorong kajian soal ini. Keputusan akhir tentu ada pada pemerintah bersama wakil rakyat, kata Tito.

 

Akar Radikalisme

Selain membahas model Pilkada, pertemuan Mendagri dengan jajaran pengurus Al Irsyad Al Islamiyyah juga membahas isu radikalisme. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan minimnya pemenuhan rasa keadilan merupakan akar timbulnya radikalisme. Di berbagai negara, konflik sosial dipicu oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dan agama sering digunakan untuk memantik isu-isu negatif sehingga melahirkan konflik sosial.

“Saya sependapat dengan Pak  Kyai bahwa radikalisme tidak terkait langsung dengan golongan tertentu,” demikian Tito Karnavian, menanggapi uraian Dr Faisol Bin Madi.

Dalam kesempatan itu, Ketum Al Irsyad menyampaikan organisasi yang dipimpinnya siap membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi, sesuai dengan visi-misi Al Irsyad.

Tito Karnavian yang menyambut rombongan pengurus Al Irsyad dengan penuh kekeluargaan itu sependapat dengan pemikiran yang disampaikan Dr Faisol Bin Madi, Radikalisme harus diatasi dengan pendekatan sosial ekonomi. Pendekatan keamanan hanya dibutuhkan untuk mengurangi gejala yang sudah muncul. (Sug)

 


share on: