Saryanto Pompa Semangat Masyarakat Hadapi Pandemi

share on:
Saryanto, Angota DPR Bantul dari Fraksi Gerindra || YP-Supardi

Yogyapos.com (BANTUL) - Walau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul tahun 2021 difokuskan untuk percepatan pemberantasan Pandemi Covid-19, namun Angota DPR Bantul dari Fraksi Gerindra, Saryanto, mengharapkan agar aspirasi masyarakat terkait

dengan pembangunan tetap bisa diakomodasi dan terealissi.

“Meskipun ada Pandemi Covid-19 saya sebagai wakil rakyat tetap akan berupaya agar aspirasi panjenengan sedoyo bisa diakomodasi dan direalisasikan. Tinggal bagaimana pemanfaatannya sesuai skala prioritas,” kata Saryanto selaku anggota DPRD Dapil IV (Kapanewon Jetis, Pundhong, Bambanglipuro dan Kretek, pada reses di Dewa Batu (Desa Wisata Balwong Satu), Kalurahan Trimulyo Kapamewon Jetis Bantul, Minggu (7/2/2021).

Ia menjelaskan APBD Kabupaten Bantul tahun 2021 yang difokuskan ke penanganan Covid-19 besarnnya sekitar Rp 91 miliar. Ini menjadikan jumlah anggaran untuk pembangunan berkurang bahkan bisa dibilang tidak ada. Namun diharapkan warga memahaminya jika terpaksa usulannya tidak terealisasikan.

“Usulan masyarakat untuk tahun 2021 yang masuk ke saya 

diantarnya untuk konlblok jalan Dusun Blawong. Selain itu juga ada beberapa usulan lainnya seperti  Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Conblok. Ini diharapkan tetap bisa terealosasi,” tambah Saryanto.

Saryanto dalam kesempatann tersebut juga melakukan sosialisasi tentang percepatan penanganan Covid-19. Baginya, pandemi adalah musibah yang harus disikapi dengan sabar dan tabah tanpa kehilangan semangat pencegahan dan upaya-upaya perbaikan kehidupan.

“Kita jangan terlalu takut. Tetap berjuang melakukan upaya perbaikan kehidupan. Tetap hati-hati, taat melakukan 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Semoga Covid-19 segera hilang. Masyarakat bisa mengusulkan pembangunan melalui dana aspirasi dewan yang besarnya Rp 1,7 Milya per tahunnya,” katanya.

Dana itu, papar dia, bisa untuk pengembagan obyek wisata dan yang lainnya. Namun berdasarkan ketenruan bahwa obyek wisata yang tanahnya adalah tanah SG, harus ada izin dari Kraton Yogyakarta. Jika tanah milik perorangan harus ada perjanjian. Ketentuan ini juga ada dalam salah satu perbub Bantul. (Supardi)

 

 

 

 

 

 


share on: