PHRI DIY Berharap Ada Insentif Keringanan Pajak

share on:
Deddy Pranowo saat memberikan keterangan kepada wartawan || YP/Fadholy

Yogyapos.com (YOGYA) - Virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan kepanikan dan ketakutan di tengah masyarakat. Kejadian ini juga turut berdampak pada sektor wisata, terkhusus lini usaha perhotelan dan restoran di DIY. Terkait situasi ini, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY kepada awak media, di Horel Grand Mercure, Selasa (17/3) sore.

Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo mengungkapkan, dari data yang dimiliki PHRI DIY, tercatat ada 14.744 pembatalan kamar hotel selama periode Februari hingga Maret. Demikian pula tingkat hunian kamar hotel menurun sebesar 15,5 persen.

“Hal yang sama juga terjadi pada sektor restoran. Pembatalan pesanan mencapai ribuan pax. Penurunannya sangat drastis. Tentunya hal ini berdampak pada penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu penyumbang PAD terbesar. Belum lagi lini UMKM seperti kerajinan dan kuliner juga sangat lesu,” kata Deddy kepada pers di Hotel Grand Mercure, Selasa (17/3/2020).

Pihak PHRI DIY pun sangat mendukung kebijakan Gubernur DIY Sultan HB X yang tidak menerapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Corona di Yogya. 

Deddy menambahkan, pihaknya mendorong kepada stakeholder terkait serta publik untuk menginisiasi jika Yogya aman untuk dikunjungi wisatawan. Namun langkah ini tidak serta-merta diartikan sebagai ajakan untuk berkunjung ke Yogya.

“Himbauan Yogya aman dikunjungi serta ajakan untuk berkunjung ke Yogya adalah dua hal yang sangat berbeda. Kami juga menghimbau kepada pihak hotel dan restoran di DIY untuk melaksanakan pencegahan Covid-19 sesuai SOP yang diberlakukan. Seperti penyemprotan disinfektan, pembersihan terhadap sarana dan prasarana, serta pengadaan hand sanitizer dan masker,” imbuh Deddy didampingi Sekretaris Herman Tony.

Terkait cashflow mayoritas hotel dan restoran yang bisa dibilang merugi, PHRI DIY mendorong Pemda DIY untuk memberikan insentif berupa keringanan pajak bagi hotel dan restoran selama 6 bulan kedepan. Serta turut mengendalikan harga kebutuhan pokok agar tidak mengalami pelonjakan. PHRI DIY juga berharap kepada pemerintah ada keringanan biaya untuk membantu likuiditasi pekerja, memberi ruang usaha bagi pelaku dunia pariwisata serta adanya upaya penangguhan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. (Dol)

 

 


share on: