Pembuatan Rippardes di Bantul Harus Berdasarkan SWOT Analisis

share on:
Damaba Aktivis, Anggota Fraksi PAN DPRD Bantul || YP-Supardi

Yogyapos.com (BANTUL) - Gagasan pembuatan RIPPARDES/KAL (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Desa/Kalurahan) oleh Kepala Dinas Pariwisata Dispar Kabuten Bantul Kwintarto Heru Prabowo, mendapatkan reaksi dari kalangan dewan. Reaksi tersebut antara lain datang dari Anggota Fraksi PDI Peejuangan Kabupaten Bantul, Drs Pambudi Mulyo dan Wakil Ketua III Damba Aktivis.

Seperti diberitakan, maksud dan tujuan rencana penerbitan RIPPARDES adalah guna memberikan peluang dan motivasi agar usaha lokal pariwisata di desa bisa tumbuh berkembang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

“Pada dasarnnya saya mengapresiasi dan mendukung gagasan itu. Namun agar hasilnya bisa positif, maka harus berdasarkan dan disertasi dengan Analisi SWOT,” kata Pambudi Mulyo, Senin (8/3/2021).

Menurutnya, Analilis SWOT artinya terdiri dari S (Strategis/kekuatan), W (Weweaknesses/kelamahan), O (Oportuneti/peluang dan T (Treats/ancaman). Sebelum dibuat RIPPARDES, maka terlebih dahulu harus diadakan semacam studi kelayakan dengan Analisis SWOT.

“Ini tujuanya adalah agar bisa diketahui tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan terjadi pada RIPASDES. Sehingga hasilnha akan efektif dan efisian,” jelas Pambudi Mulyo.

Dengan adanya analisa itu, pola kerja yang dulakukan oleh pembuat kebijakan itu pun bisa sistematis, terarah dan bahkan tidak cenderung asal-asalan dengan hasil yang tidak optimal.

Selain itu, kata dia, Dispar Bantul harus berkoordinasi secara baik dengan masyarakat, Pemerintah Kalurahan,Pemerintsh Kapanewo dan Pemkab Bantul.

Apresiasi juga disampaikan Damba Aktivis, namun juga memberikan masukan sekaligus semacam peringatan guna mengkritisinya secara aktif.

“Yang segera dilakukan oleh Dispar Bantul diantaranya pendataan secara valid, iventarisir dan pemetaan kepada desa (kalurahan) yang bisa dan yang tidak mungkin membuat itu. Sebab kondisi masing-masing desa berlainan. Artinya dari 75 desa ada yang diperkirakan bisa dan ada pula yang tidak,” ungkapnya.

Dikatakan, desa yang mempunyai potensi harus memperoleh dorongan semaksimal mungkin. Sedangkan desa yang tidak ada potensi jangan dipaksakan, karena dikhawatirkan hasilnya justru tidak bisa optimal bahkan tidak berjalan.

“Itu semua harus mengacu pada unsur efisiensi dan bukan hanya sekedar pada mengejar target. Semua desa agar mempunyai RIPPARDES yang kelihatannya bermanfaat namun dikhawatirkan justru menjadi beban bagi Pemerintah desa dan masyatakat setempat,” tambah Damba yang juga selaku Anggota Fraksi PAN.

Berbagai upaya pemulihan perekonomian di masa dan pasca Pandemi Covid-19 adalah sebuah kewajiban Pemerintah dan dewan bersama warga masyarakat yang ada. Ini harus terpadu. (Supardi)

 


share on: