Yogyapos.com (BANTUL) - Musyawarah Besar (Mubes) Nahdlatul Ulama akan digelar di Panggungharjo, Bantul, Minggu (28/1/2024). Mubes ini sekaligus mensikapi perkembangan politik mutakhir, serta mengajak para Nahdliyin Nusantara untuk melakukan refleksi dan berpijak pada Khittah NU.
“Kami siap menggelar acara ini untuk memberikan masukan dan sebagai peringatan bersama sebagai wujud keprihatinan,” kata Koordinator Mubes Nahdliyin, Hasan Basri Marwa didampingi Sekretaris Zuhdi Abdurrohman, Sabtu (27/1/2024).
BACA JUGA: Muhaimin Iskandar, Boy Tohir dan Perlawanan Atas Intoleransi Ekonomi
Hasan Basri Marwa menyebutkan, berita-berita dan dari video-video yang beredar di tengah warga NU banyak sekali Pengurus Harian NU dan Banom-Banomnya yang terlibat dalam aktivitas dukung mendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu secara terbuka. Hal itu sungguh sangat meresahkan para Nahdliyin, karena penggunaan Jamiyah untuk kepentingan politik praktis.
Dasar nilai-nilai keulamaan, yang berpijak pada ahlussunah wal jama'ah an-Nahdliyyah, menegaskankan arti pentingnya amar ma’ruf nahi mungkar. Sehingga memberikan pengertian nilai-nilai ulama yang berpijak pada keilmuan, kejujuran, keteladanan, kerahmatan serta mengayomi (ri'ayatul ummah).
Dasar-dasar politik Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyyah, bukan untuk mencari kemenangan-kemenangan kekuasaan, tetapi untuk menegakkan nilai-nilai moral di dalam pengelolaan kekuasaan, keadilan maupun berdemokrasi yang bersih dari suap menyuap.
“Berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan Muktamar NU tahun 1999, tentang nasbul imam, demokrasi dan tentang money politic, bahwa mengangkat imam itu merupakan keharusan dengan penciptaan masyarakat demokratis. Sementara money politik itu adalah haram dan pengkhianatan, karena money politic itu lidaf`il haqq litahshilil bathil,” ungkapnya.
Di bagian lain, juga disebutkan berdasarkan hubungan di dalam Jam'iyah itu didasarkan pada AD ART, sehingga setiap jenjang kepemimpinan di dalam jam'iyah adalah ranah kebijakan Jamiyah yang juga perlu ditakar melalui ukuran-ukuran AD ART.
Ketaatan Pengurus Jamiyah adalah puncaknya adab dalam berjamaah, dan tawashau bil haq dalam berjamaah adalah bagian dari implementasi berjamiyah yang ada AD ART-nya.
Sementara itu, dalam persoalan Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi, PBNU harus mengambil sikap netral mengedepankan langkah-langkah politik kebangsaan yang mandiri dan mencerminkan karakter politik berbasis aswaja. Rais Aam dan jajaran syuriah PBNUmemiliki hak mutlak
menegur dan memberhentikan pengurus PBNU yang terlibat langsung dengan praktek politik praktis dalam Pemilu. Memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga NU menyalurkan hak-hak politiknya dalam setiap Pemilu. Selian itu tidak mengarahkan secara vulgar dan murahan agar pengurus NU dari PBNU sampai MWC kepada salah paslon Capres dan Cawapres.
“Dengan dasar pijak di atas, maka kami Nahdliyin Nusantara merasa perlu mengadakan Musyawarah Besar Nahdliyin Nusantara ini,” tandasnya.
Setelah dilakukan pembukaan, dalam mubes itu akan diadakan pembahasan materi dibagi menjadi komisi-komisi tentang NU dan Politik Kemaslahatan akan menghadirkan nara sumber KH Imam Aziz dan KH Mustafied.
Materi bahasan sedanjutnya tentang Napak Tilas 1 Abad Pengabdian NU, Khiah dan AD ART. Para pembicaranya KH Aguk Irawan, Listia Suprobo, Prof Dr Nadirsyah dan Hosen PhD.
Sedangkan tentang Demokrasi dan Desain NU Masa Depan juga akan diadakan pada Mubes ini dengan narasumber Gus Lukmanul Hakim dan Andul Gafar Karim.
BACA JUGA: SBNI Resmi Dukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Menuju Kursi Presiden
“Adapun tentang Mencari Nilai Nilai Keulamaan Di Dalam Tradisi Aswaja juga akan diadakan. Para pembicaranya Kiyai Nur Kholiq Ridwan, KH Abdul Muhaimin dan penyair Mathori A Elwa.
Selain itu materi tentang politik uang dalam masyarakat kita menurut NU juga akan disampaikan dengan pembicara Wasigatu Zakiyah, Wahyudi Anggoro Hadi dan Hasan Basri Marwa.
Mubes ini direncanakan mampu menghasilkan rekomendasi-remomndasi yang berkaitan dengan persoalan-persolan dan perkembangan yang ada dan terjadi.(Spd)
