Menko PMK: 22 Mei 2020 Bukan Hari Cuti Bersama ASN dan Pegawai BUMN

share on:
Menko PMK, Muhadjir Effendi || YP-Ist

Yogyapos.com (JAKARTA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyampaikan tanggal 22 Mei 2020 bukan merupakan hari cuti bersama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia menegaskan pada tanggal tersebut tidak ada cuti. Cuti nantinya diganti di hari lain yang berikutnya.

“Rapat yang begitu singkat menetapkan bahwa tanggal 22 Mei tahun 2020, bukan hari cuti bersama untuk ASN dan pegawai BUMN, itu saja. Jadi bagi pegawai ASN dan BUMN tetap masuk seperti biasa,” ujar Menko, di Jakarta, melalui rilis Sekretariat Kabinet yang diterima yogyapos.com, Kamis (21/5/2020).

Muhadjir mengutarakan, cuti bersama dalam rangka hari raya Idulfitri belum ada perubahan. Tetap, yaitu digeser pada tanggal 28,29, dan 30 dan 31 Desember dengan pertimbangan ini adalah tempat paling aman untuk membuat prediksi. Presiden Joko Widodo sudah memberikan catatan nanti pada akhir Juni akan diadakan pengkajian ulang.

“Kalau memang Covid-19 sudah turun, sudah tidak lagi mengancam, sangat dimungkinkan untuk memajukan libur cuti bersama itu berhimpitan dengan hari Iduladha yakni tanggal 31 Juli 2020, bisa sebelum Iduladha atau setelah hari raya Iduladha,” ujar Menko PMK.

Terkait hal itu, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Agama (No 440 Tahun 2020), Menteri Ketenagakerjaan (No 03 Tahun 2020), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (No 03 Tahun 2020) tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bersama yang pernah terbit dari tiga kementerian tersebut sebelumnya.

Ketentuan paling mendasar dari keputusan terbaru itu adalah menghapus cuti bersama hari raya Idulfitri 1441 Hijriyah tanggal 22 Mei 2020. Dengan ditetapkannya keputusan bersama tertanggal 20 Mei 2020 ditandatangani oleh tiga menteri, maka Jumat, 22 Mei 2020 yang seharusnya menjadi hari cuti bersama bagi pegawai di lingkungan pemerintahan dibatalkan.

Keputusan serupa juga diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang menerbitkan Surat Edaran Nomor 440/3220/SJ, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2020, serta sejumlah kementerian/lembaga lainnya. Sedangkan di Yogyakarta, Pemerintah DIY menerbitkan Surat Edaran Nomor 858/7922, dan Pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan Surat Edaran bernomor 900/02110 yang berlaku bagi ASN daerah dan pegawai BUMD. (Muf)


share on: