Mahmudin Sentil Eksekutif yang Belum Serius Berdayakan Petani dan Pedagang Kecil

share on:
Anggota DPRD Bantul dari PKB, Mahmudin || YP-Supardi

Yogyapos.com (BANTUL) - Anggota DPRD DPRD bantul dari Fraksi PKB, Mahmudin menyatakan keprihatinannya terhadap nasib para petani dan pelaku usaha kecil. Mereka terancam, bahkan sebagaian besar tak berdaya menghadapi persaingan. Bahkan fakta nyata, banyak para petani yang kehilangan lahannya akibat menjamurnya bisnis property.

"Berdasarkan pengamatan dan survai di lapangan, bahwa hingga kini para petani, pedagang kecil dan pelaku UMKM Bantul belum memperoleh perhatian serius dari pihak ekskutif (Pemkab Bantul). Maka saya akan selalu berupaya untuk memperjuangkannya,” kata Mahmudin, saat berbincang dangan awak media, di DPRD Bantul, Selasa (15/6/2020).

Ia mengatakan para petani (pertanian) kekurangan fasilitas dan sarana prasarana irigasi. Ini terjadi hampir di seluruh 17 kecamatan (75 desa). Mereka sudah mendapatkan sarana irigasi namun jumlahnya relatif masih terbatas. Salah satu irigasi yang belum cukup adalah irigasi tersier (langsung ke lahan). Itupun jumlahnya masih minim.

Para petani juga terancam dengan maraknya bisnis property. Dengan adanya ini, maka lahan mereka terancam terjual. Kelestarian lingkungan dan lahan hijau mereka terancam pula. Keberadaan para pelaku UMKM juga semakin terdesak oleh perkembangan dan sistem perdagangan yang ada saat ini. paparnya. Sedangkan para pedagang kecil (di pasar) juga terdesak oleh swalayan maupun ritel.

"Dengan fakta sepserti itu, maka saya sebagai anggota DPRD Bantul, Sekretaris Komisi B dan juga anggota Badan Pembuat Peratuan Daerah (Bapemperda) menginkan agar petani, pedagang pasar tradisional dan UMK bisa memperoleh perhatian nyata dari Pemerintah (Pemkab Bantul). Kesulitan mereke harus diatasi. Caranya dengan  menyediaan anggaran dan sarana yang cukup,” katanya.

Menurutnya, lahan hijau para petani harus dilindungi. Pemberdayaan UMKM segera dilakukan. Ini semua bisa ditempuh melakui peningkatan anggaran untuk sektor dan bidang itu. Ini diperlukan adanya perda yang lebih bisa melindungi dan mengakomodir kebutuhan mereka.

"Maka sebagai Bapemperda, saya akan berupaya adanya perda yang arahnya untuk melindungi petani, UMKM dan pedang pasar. Sebagai Sekretaris dan komisi B, saya juga akan mengawal mereka, terkait pengawasan, penganggaran dan yuridis,” kata Mahmudin yang juga warga Srimartani Piyungan Bantul.

Dikatakan, lahan pertanian di Bantul apabila untuk industri silahkan saja karena petani (rakyat) masih ikut menikmatinya. Namun jangan untuk properti, karena petani akan kehilangan lahannya. Dengan demikian pertanian yes, industri kecil (UMKM) ok. Namun properti no, karena merugikan orang  kecil (wong cilik). (Supardi)

 


share on: