Yogyapos.com (YOGYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berinovasi mencetuskan sejumlah program dalam rangka mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah dan data base sehingga layanan kepada masyarakat makin transparan, cepat, efektif dan efisien.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN DIY Drs Suwito SH MKn membacakan amanat Menteri ATR Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto pada upacara dalam rangka peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional ke-62 tahun 2022, di halaman Kantor Kanwil BPN DIY, Senin (26/9/2022).
“Saya mengingatkan kembali tugas yang saya arahkan pada saat Rakenas sejalan dengan tugas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada saya, oleh karena itu mari kita bersama-sama melaksanakan, diantaranya percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), program ini kita mendapat loncatan yang sangat signifikan dalam kurun waktu lima tahun. Capaian jumlah tanah terdaftar sebanding dengan 70 tahun sebelum program PTSL,” kata Hadi Tjahjanto.
Menurutnya, hal yang tak kalah pentingnya terkait percepatan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui Reforma Agraria serta pemberantasan mafia tanah dan mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), senada dengan tema yang diusung dalam peringatan yakni ‘Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cepat, Berkualitas dan Tangguh’.
Diungkapkan, hingga kini pendaftaran tanah sudah mencapai 81,6 juta bidang atau setara dengan 64,70 persen. Untuk mencapai target 100 persen pada 2025 harus menyusun strategi yang terbaik. Saya mengingatkan pentingnya mengejar target PTSL namun yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kualitas produk yang dihasilkan sehingga tidak menimbulkan residu dan masalah dikemudian hari,” ungkap dia.
Pemotongan tumpeng oleh Kepala Kantor Wilayah BPN DIY, Suwito || YP-Eko Purwono
Dalam rangka percepatan PTSL, pihaknya mengajak Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menyukseskan program ini dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyedia anggaran Pra-PTSL serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan BPHTB sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat dicapai.
“Masih banyak dijumpai kendala sertifikat tidak terbit karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB. Pada kesempatan ini saya mengapresiasi Bupati dan Walikota yang telah membebaskan BPHTB kepada masyarakat yang mengikuti program PTSL. Saya berharap hal ini akan diikuti oleh Bupati dan Walikota lainnya karena hal ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dan tentunya mempercepat pelaksanaan program PTSL,” tuturnya.
Konflik pertanahan sering timbul karena ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah.Oleh karena itu, beberapa permasalahan dapat diatasi dengan skema Reforma Agraria dengan meredistribusikan tanah-tanah kepada masyarakat.
“Target redistribusi tanah tahun 2022 sebanyak 424.510 bidang ini harus menjadi perhatian khusus dan segera diselesaikan,” tandasnya.
Mantan Panglima TNI ini menilai, hingga saat ini keberadaan mafia tanah sangat meresahkan masyarakat, masih banyak pengaduan terkait hal tersebut. Oleh karena itu pihaknya mengajak untuk secara bersamaan memberantas mafia tanah sampai tuntas.
“Kalau masih berani muncul mafia tanah mari kita gebuk bersama-sama. Untuk itu kita juga harus bersinergi dengan empat pilar dalam memberantasnya, antara lain Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum dan badan peradilan,” ajaknya.
Sementara itu, mendukung percepatan pembangunan IKN harus bersinergi dengan stakeholder terkait, seperti Badan Otorita dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Pada saat ini telah diselesaikan sebanyak 4 materi teknis Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR IKN dan 5 lainnya ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022,” katanya.
Keberadaan Bank Tanah sebagai lembaga yang berfungsi menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan Reforma Agraria, serta mendorong investasi karena dapat dengan cepat menyediakan tanah. Akan tetapi hingga saat ini belum signifikan dalam memperoleh tanahnya.
Oleh karena itu, ia mengimbau kepada Jajaran Kementerian ATR/BPN untuk dapat memanfaatkan tanah yang habis masa berlakunya, tanah-tanah yang tidak termanfaatkan untuk mendukung eksistensi dari Bank Tanah. Selain itu juga disampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada para Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa dan Lurah yang selama ini telah bekerja keras bersama-sama jajaran Kementerian ATR/BPN dalam menyukseskan program strategis.
“Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada jajaran Kementerian ATR/BPN di seluruh tanah air atas dedikasi dan kerja keras selama ini, serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN,” tutup dia. (Eko Purwono)
