Ke Madiun, Komisi A DPRD Bantul Studi Banding Pemerintahan dan Penanganan Covid-

share on:
Para anggota DPRD Bantul yang melakukan kunjungan studi banding ke Madiun || YP-Supardi

Yogyapos.com (BANTUL) - Komisi A DPRD Kabupaten Bantul beberapa hari lalu, melakukan studi banding tentang pemerintahan dan penangnan Covid -19 ke Kabupaten Madiun Jawa Timur. 

"Betul Komisi A bahkan B,C dan D pada akhir Juli  2020, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Madiun. Khususnya komisi A ingin mengkaji dan membandingkan tentang bidang pemerintahan, juga penanganan dan pemberantasan pandemi Covid-19,” kata Ketua Komisi A DPRD Bantul, Muh Agussalim, kepada yogyapos.com, Senin (3/8/2020).

Menurut Agus, hasil kajiannya di bidang pemerintahan mencukup secara umum dan khusus. Tentang pemerintahan secara umum yaitu terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tentang yang khusus mengenai pergantian antar waktu (PAW) bagi Kepala Desa/kalurahan.

"Bisa disimpulkan bahwa Kabupaten Madiun dalam kepemerintahan sudah melaksanakannya berdasarkan Undang Undang Tahun 2020 tentang OPD. Sedangkan terkait dengan pemerintahan desa yaitu tentang PAW Kepala desa, khususnya kepala desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, Madiun juga sudah  melakukannya,” kata Muh Agussalim.

Dasae tentang tata cara PAW Kepala Desa di Madiun adalah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tata cara ini diharapkan juga akan ditiru untuk diterapkan di Bantul.

"Di Bantul tercatat ada dua Lurah (Kepala Desa) yang meninggal dunia saat masih menjabat. Yaitu lurah Trirenggo Kecamatan Bantul dan Selopamioro Kecamatan Imogiri. Untuk melakukan PAW kedua lurah di dua desa itu, diharapkan Bantul juga akan berbedoman kepada UU Nomor 6 Tahun 2020,” jelasnya.

Mengenai penaganan pandemi Covid-19, Agus yang juga dari Fraksi PKB, mengatakan tentang pelaksanaan pemberian berbagai jenis Bantuan Sosial (Bansos) di Madiun juga relatif baik. Ini semua juga perlu dipelajari oleh Bantul dan yang positif aktif  bisa ditiru oleh Bantul. (Supardi)

 


share on: