Joko Purnomo Imbau Kader PDIP di DPRD Bantul Ikut Mengatasi Kemiskinan Ekstrem

share on:
Ketua DPC PDIP Bantul, Joko Purnomo di hadapan forum reses yang digelar anggota FPDIP DPRD Bantul, Nur Yuni Astuti, di Balai Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan, Senin (6/2/2023) malam || YP-Supardi

Yogyapos.com (BANTUL) - Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menekankan agar para Anggota Fraksi PDIP DPRD Bantul mengalokasikan dana aspirasinya untuk menanggulangi kemiskinan, memberdayakan masyarakat melalui berbagai sektor di wilayah kerjanya.

Hal itu disampaikan oleh Joko Purnomo di hadapan peserta Sarasehan Pembangunan 2023-2024 dalam rangka Reses Anggota DPR Bantul dari FPDIP, Nur Yuni Astuti, di Balai Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan, Senin (6/2/2023) malam.

BACA JUGA: https://yogyapos.com/berita-presiden-segera-terbitkan-perpres-media-sustainability-9640

Ia menegaskan, dana apirasi diarahkan realisasinya untuk perbaikan di sektor kesehatan, pertanian, pendidikan dan yang lainnya. Sehingga sektor-sektor tersebut dapat maju dan berdampak positif pada penurunan kemiskinan ekstrem.

Sementara terkait berita yang dilansir Bapenas tentang DIY termasuk Bantul sebagai daerah termiskin di Jawa, Joko menyatakan merasa tercengang sehingga menjadikan semua anggota DPRD Bantul dari FPDI P ingin berbuat nyata  merealisasiankan dana aspirasinyai untuk menanggulangi kemiskinan.

“Permasalahan yang ada di bidang kesehatan masih kekurangan dokter spesialis di Puskesmas, kekurangan penggerak kesehatan, juga sarana dan prasarananya. Di bidang pertanian juga demikian, irigasi belum memadahi dan penciptaan ketersediaan pupuk belum maksimal,” ungkap Joko yang juga Wakil Bupati Bantul.

Suasana sarasehan Pembangunan Bantul 2023-2024 || YP-Supardi

Ditambahkannya bahwa di bidang pendidikan masih kurang guru pengajar terutama di SD. Setiap SD rata-rata jumlah guru yang bertatus PNS hanya dua hingga lima orang. Sedangkan guru-guru yang lainnya berstatus honorer atau kontrak. Selain itu setiap tahun ajaran baru, pengadaan seragam sekolah seringkali masih menjadi polemik.

Dari rangkaian persoalan itu, para anggota dewan dari FPDIP Bantul diimbau kad memiliki tekad kuat ikut melakukan upaya perbaikan mengatasinya.  Adanya Kartu Indonesia Sehat (KIS) misalnya, diharapkan menjadi salah satu cara guna pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat.

BACA JUGA: https://yogyapos.com/berita-haul-ke20-sapto-hoedojo-diawali-prosesi-budaya-9639

“Agar itu bisa terkoorfinasi dan terealisasi dengan baik maka saat ini juga hadir DPRD DIY dari PDIP Pak Katir Triatmojo dan Anggota FPDIP Bantul Ibu Nur Yuni Astuti,” tukas Joko seraya menegaskan kembali bahwa jumlah kemiskinan ektrem di Bantul kini mencapai 23.000 orang lebih tersebar di Kapanewon Pajangan, Imogiri, Srandakan dan Dlingo.

Sementara itu, Nur Yuni Astuti, mengatakan kesiapannya merespon aspirasi masyarakat dan berniat merealisasikannya.

Beberapa aspirasi masyarakat yang muncul pada kesempatan saresehan ini diantaranya pembagunan talud, cor blok dan Lampu Penerangan Jalan (LPJ). (Spd)


share on: