HAM dan Komoditas Angin Lalu

share on:

Tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa soal kepedulian pada HAM para pendiri bangsa ini telah setapak lebih maju. Indonesia telah memasukkan permasalahan dalam Konstitusi yang disusun tahun 1945 sedang badan dunia PBB baru tiga tahun kemudian. Ini membuktikan bahwa Indonesia adalah hasil proses intelektual faunding fathers yang berkualitas dan berdaya jelajah peradaban.

Apakah kemudian pencapaian itu menjadi jaminan pelaksanaan dan penegakan HAM di negeri ini? Nanti dulu. Sepuluh tahun pertama selepas kemerdekaan kita masih harus berkutat dengan permasalahan kedaulatan, sistem pemerintahan, bentuk negara dan revolusi. Di sisi lain di berbagai daerah muncul beragam bentuk kekecewaan yang menyembul dalam gerakan perlawanan, pemberontakan, sampai makar.

Bila 1955 Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang konon paling berkualitas sepanjang sejarah NKRI, bolehlah itu dianggap sebagai prestasi politik. Namun apakah itu kemudian menjadi jaminan penegakan HAM sesuai konstitusi? Setahun setelah Pemilu 1955, Bung Hatta mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai wakil presiden. Dwitunggal tanggal, karena ada serangkaian prinsip kenegaraan yang tak lagi sejalan. Bung Karno menguat, parlemen deadlock, dan keutuhan di ambang perpecahan. Seiring dengan itu TNI dan PKI menyodok ke lingkar kekuasaan hingga terbentuk tiga pusar kekuasaan bersama Bung Karno.

Fase demokrasi terpimpin bisa jadi merupakan lubang sejarah yang hitam saat kekuatan kritis dihadang dengan penjara. Sebutan kontrarevolusi, anti-Pancasila, dan antek Barat amat efektif untuk membungkam kelompok-kelompok yang mencoba mengkritisi kekuasaan. Prahara 1965 kemudian menjadi kolam lumpur bagi etape sejarah bangsa. Orde Lama tumbang nyaris tanpa penghargaan akan pengalaman dan penegakan HAM.

Orde Baru yang lahir kemudian hanya memberi hiburan tak lebih lima tahun. Secara tersistem Orde Baru menata kekuasaan dengan basis ABRI, Golkar dan Birokrasi. Beragam demonstrasi, gerakan mahasiswa, dan kelompok sosial politik, hanya mampu menjadi gerakan bawah tanah. Itupun dengan mudah ditumpas berkat kehebatan telisik intelejen yang begitu menakutkan. Pada saat yang sama HAM menjadi kampanye internasional yang selalu dikaitkan dengan pemberian utang atau bantuan.

Sejarah Orde Baru amat kental dengan pelanggaran HAM, terutama era awal 1970 sampai akhir 1990. Barat dengan amat vulgar mensyaratkan HAM dalam berbagai negosiasi internasional.

Era reformasi yang diniatkan sebagai antitesa dan evaluasi atas praktik politik dua orde sebelumnya, ternyata tidak serta merta menberikan garansi yang memadai bagi penegakan HAM. Komisi HAM Nasional (Komnas HAM) pelan tapi pasti justru seperti kehilangan peran. Suaranya kalah jika dibandingkan dengan KPK, misalnya. Ini sungguh aneh, saat civil society menemukan momentumnya, banyak elemen bangsa dan lembaga swadaya masyarakat tersedot ke lingkar kekuasaan, lalu pelan-pelan tumpul tajinya.

Kasus demi kasus terjadi tanpa advokasi yang memadai dari Komnas HAM. Terakhir, kasus pembantaian puluhan tenaga kerja di Papua, sungguh menyisakan pertanyaan yang sulit ditemukan jawabannya. Kemana larinya Komnas HAM?

Jika dilacak dari nalar intelektual dari sejarah awal pembentukan NKRI sampai era reformasi, ada pendangkalan peran Komnas HAM. Entah karena media yang tak lagi sebagai pilar ke empat demokrasi, atau memang ada upaya pelemahan posisi strategis Komnas HAM. Masalah-masalah privat yang dulu terjaga, kini jadi konsumsi recehan di media sosial. Atas nama tahun politik, semua energi seolah dikerahkan untuk memenangkan pertarungan. Tak ada lagi kekuatan yang berani bersuara nyaring menengang pelanggaran HAM. Dalam hitungan detik, pelanggaran HAM bisa diubah dengan tema atau isu lain yang lebih kenes dan sensual. 

HAM tetap menjadi tema penuh misteri bagi bangsa ini. Kita pernah kampiun dalam merumuskan piagam HAM tetapi justru terjebak dalam lingkaran setan yang memuakkan. Di saat kontestasi pilpres mendekati akhir, tak ada yang berpikir, bagaimana pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia? (Wahjudi Djaja, Dosen Kebudayaan SV UGM)

 

Ksatrian Sendaren, 16 Desember 2018

 

 


share on: