Gus Hilmy Pertanyakan Kartu Pra Kerja ke Menteri

share on:
Rapat kerja Komisi III DPD RI bersama Menteri Ketenagakerjaan || YP-Fairuz Mumtaz

Yogyapos.com (JAKARTA) - Kehadiran Kartu Pra Kerja diharapkan mampu membantu masyarakat, tak hanya ketika di masa pandemi ini, melainkan juga di masa-masa mendatang. Namun kondisinya saat ini cukup memprihatinkan. Insentif yang terlambat turun, bahkan hingga saat ini berlum cair menjadi masalah utama. Untuk angkatan selanjutnya, yaitu angkatan keempat, sampai sekarang juga belum ada pembukaan lagi. Sementara masyarakat sudah menunggu untuk bisa menjadi peserta dalam program tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh Senator asal Yogyakarta, Dr H Hilmy Muhammad MA saat Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Menteri Ketenagakerjaan RI, Dra Hj Ida Fauziyah MSi.melalui aplikasi virtual,  Selasa pagi (30/06/2020).

“Terkait kartu Pra Kerja, ini betul-betul memprihatinkan. Yang terjadi saat ini, dari beberapa tahapan yang telah dibuka, tapi hingga sampai saat ini masih macet. Begitu pula dengan yang sudah mendapatkan Kartu Pra Kerja, baru sekali mendapatkan stimulus dan belum mendapatkan lagi. Kami harap ini segera ditangani,” katanya pria yang akrab disapa Gus Hilmy ini.

Gus Hilmy juga menyampaikan apresiasi atas kinerja kementerian tersebut, baik terkait program kerja maupun mitigasi Covid-19. Di antaranya adalah program Balai Latihan Kerja (BLK) dan Inkubasi Bisnis. Menurutnya, di Yogyakarta, BLK sudah berjalan dengan baik dan Inkubasi Bisnis juga sangat membantu masyarakat.

Menanggapi pernyataan Gus Hilmy, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa 57% pekerja kita adalah unskill, pendidikannya masih SMP ke bawah. Program Pra Kerjaberusaha menjawab tantangan kompetensi dengan pelatihan vokasi.Mulanya, Pra Kerja setiap tahun akan mengalokasikan dua juta bagi yang membutuhkan. Namun kemudian dialihkan menjadi sosial sefty netkarena pandemi ini. Memang kemudian tidak ideal, tapi kondisinya memaksa demikian.

“Memang betul, itulah kenyataannya. Masih banyak sekali kelemahan. Namun arahan Presiden adalah memprioritaskan 1.7 juta pekerja yang terkena PHK. Sementara itu, kita kekurangan tenaga pengawas dan mediator. Dalam situasi pendami begini, banyak ketegangan yang terjadi. Kita baru memiliki 1574 pengawas dari idealnya 6000 pengawas. Kita sudah mengajukan tapi sistem rekruitmen dibatasi,” katanya.

Lebih lanjut, Menaker RI meminta dukungan seluruh anggota DPD RI untuk bisa menyosialisasikan program-program Kemenaker sehingga sebarannya bisa merata ke seluruh wilayah di Indonesia. (Fairuz Mumtaz)

 


share on: