Dugaan Politik Uang: Pasca Klarifikasi, Tim AHM-JP Desak Bawaslu Menuntaskannya

share on:
Juru bicara Tim Advokasi AHM-JP, Suyanto Siregar SH (kanan) usai mengirim surat ke Bawaslu DIY || YP-Supardi

Yogyapos.com (BANTUL) - Dugaan praktik politik uang Pasangan Calon Bupati Bantul Suharsono-Totok Sudarto (NoTo) dan Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo (AHM-JP), masih jadi perbincangan masyarakat. Kendati Bawaslu Bantul beberapa hari lalu telah melakukan klarifikasi terhadap kedua paslon tersebut, tapi kubu AHM-JP meneruskannya dengan mengirim surat desakan pengusutan tuntas ke Bawaslu DIY.

“Kami baru saja mengirim surat ke Bawaslu DIY dan Bawaslu Pusat, agar mengusut tuntas dugaan pemberian uang yang dilakukan Paslon sebelah kepada warga,” ujar Juru Bicara Tim Advokasi AHM-JP, Suyanto Siregar SH didampingi Albertus Iswadi SH, Sigit Fajar Rohman SH MAP, Muh Budi Darma Prasetyo SH dan Khoirul Huda SH MH, Minggu (29/11/2020).

Sebelumnya, AHM-JP juga diklarifikasi oleh Bawaslu terkait dengan video janji pemberian sapi. Sedangkan kubu NoTo diklarifikasi terkait beredarnya video pemberian uang Rp 500 ribu kepada warga di Imogiri. Dan, Kamis (26/11) lalu, kedua pihak sama-sama memenuhi panggilan klarifikasi di Kantor Bawaslu Bantul.

Sampai sekarang Bawaslu belum memutuskan hasil klarifikasi tersebut, karena masih melakukan penelusuran lebih jauh terkait dengan alat bukti. “Kalau ditemukan dua alat bukti tentang praktik politik uang, tentu akan diteruskan kasus ini ke Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu), hingga diperoleh kesimpulan yang sama,” ujar Ketua Bawaslu Bantul, Harlina ketika itu.

Suyanto justru menyatakan bahwa laporan tentang dugaan melakukan praktik politik uang berupa pemberian uang Rp 500 ribu di Imogiri itu memenuhi unsur-unsur. Sebab waktu kejadian (tempus) mengenai tanggal dan harinya sudah pasti. Demikian pula tempat (locus)nya dapat diketaui, serta jangka waktu kejadian dengan pelaporan ke Bawaslu Bantul juga hanya selang sehari kemudian.

“Dalam kasus yang kami laporkan ini unsur-unsur pidananya terpenuhi, sebagimana diatur Pasal 187 A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” ujarnya. 

Dalam UU itu, papar Suyanto, dinyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum masuk dalam kategori menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon tertentu.

Tentang pemberian uang itu, Suharsono usai klarifikasi Kamis (26/11/2020) yang lalu menyatakan tak ada kaitannya dengan kampanye dirinya dibagai calon bupati. Melainkan spontan dan murni atas dasar kemanusiaan membantu warga yang kesusahan secara ekonomi.

Ia menampik, kalau mau kampanye kenapa hanya ke satu orang simbah-simbah. “Itu atas rasa kemanusiaan,” katanya.

Koordinator Tim Advokasi NoTo, Romi Habie SH juga menyatakan beredarnya video pemberian uang itu sengaja dilakukan pihak tertentu untuk upaya menjatuhkan kliennya.

“Semua sudah diklarifikasi. Klien kami datang memenuhi panggilan klarifikasi untuk memberikan contoh sebagai warga yang baik, taat aturan. Pertanyaan lima halaman sudah dijawab semua,” ujar Romi tanpa memerinci pertanyaan apa saja yang diajukan oleh Bawaslu Bantul.

Romi menegaskan, tak ada pelanggaran maupun unsur pidana atas tindakan kliennya sebagaimana dalam video yang dijadikan bahan pelaporan tersebut.

“Kami yakin secara material tak ada pelanggaran dilakukan klien kami. Nah kalau soal Tim AHM-JP mengirim surat ke Bawaslu DIY, itu kami nilai salah alamat dan berlebihan. Sebab hal tersebut masuk yuridiksi Bawaslu Bantul. Biarlah Bawaslu Bantul bekerja, kami yakin profesional, jangan diintervensi” tegas Romie yang berharap Pilkada Bantul 2020 tetap kondusif. (Supardi/Met)


share on: