DPD RI Siap Lahirkan UU Daerah Kepulauan

share on:
Peserta usai mengikuti rapat dengar pendapat || YP/Ist

Yogyapos.com (JAKARTA) - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan menjadi inisiatif Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan masuk dalam Prioritas Prolegnas 2020. RUU segera akan dibahas DPD bersama pemerintah. Dalam pandangan DPD RI, kewenangan Pemerintah Daerah Kepulauan mengacu pada prinsip-prinsip UNCLOS 1982, sebagai konsekuensi  Indonesia Negara kepulauan.

Pandangan tersebut disampaikan Pimpinan Komite I DPD RI, Fachrul Razi MIP dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI dengan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Sulawesi Tenggara (Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan), dan Tim Ahli Penyusunan RUU Daerah Kepulauan di Ruang Komite I DPD RI Jakarta, Senin  (27/1/2020).

“RUU dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, negara gagal hadir secara efektif di suatu rupa bumi bernama wilayah kepulauan. Kedua, kekosongan/kekurangan peraturan dalam konstruksi hukum Indonesia mengenai kepulauan (UU 23/2014 dan UU sektoral), dan ketiga, bias pembangunan daratan dan ketidakadilan bagi kepulauan,” ujar Fachrul Razi selaku pimpinan rapat.

Menurutnya, RUU Daerah Kepulauan ini mengatur 8 provinsi kepulauan dan 86 kabupaten/kota kepulauan di Indonesia. Dia mengkhawatirkan terjadinya pencaplokan pulau-pulau terluar dan terdepan sebagai gerbang NKRI. Adanya kasus Natuna menjadikan UU Kepulauan layak diprioritaskan. DPD RI berencana memprioritaskan kepulauan terluar dan terdepan.

“Kita harapkan lahirnya UU Kepulauan dan provinsi baru kepulauan. KepulauanNatuna, KepulauanButon, sertaKepulauan Maluku Tenggara menjadi provinsi garda maritim terdepan supaya NKRI semakin kokoh,” kata senator asal Aceh ini.

Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan upaya percepatan pembangunan daerah kepulauan.  Tujuannya agar terjadi keseimbangan pemenuhan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik antara timur dan barat Indonesia. Pemerintah tidak boleh diskriminatif terhadap wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Dia berharap, kalau ada daerah ingin pemekaran jangan ditanggapi secara arogan atau tebang pilih.

“Daerah harus diperlakukan secara merata dan adil. Mana boleh daerah A dianakemaskan sedangkan daerah B diabaikan begitu saja,” tegas Razi.

Sementara Gubernur Sulawesi Tenggara, H Ali Mazi SH, meminta Pemerintah bersama DPD RI bersinergi mewujudkan UU Kepulauan 8 provinsi dan 86 kabupaten/kota. Dia mengungkapkan, khususnya Sulawesi Tenggara ada beberapa daerah belum masuk kabupaten, seperti Muna, Bombana, Buton. Mewakili kepulauan 8 provinsi, Gubernur berharap bisa saling bahu membahu sehingga kedepan Indonesia akan makmur.

“Indonesia negara maritim yang kuat dan itu terbukti benar. Negara-negara besar menjajah kita dulunya karena Indonesia kaya akan hasil alam. Potensi ini kita lesatkan dengan membentuk UU Kepulauan,” tutupnya. (*/Muf)

 


share on: