DARI YOGYA UNTUK INDONESIA : GKR Hemas Tak Mengakui Kepemimpinan Oesman Sapta Odang

share on:
GKR Hemas saat memberikan keterangan pers di Kantor DPD DIY, Jumat (21/12/2018) |

Yogyapos.com (YOGYA) – Bukan tanpa sebab kenapa GKR Hemas beberapa kali tidak menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, sehingga diberhentikan sementara oleh Badan Kehormatan (BK) DPD RI.

Menurut dia, ketidakhadirannya dalam sidang dan rapat rapat di DPD RI belakangan ini karena suatu yang prinsip dalam menghadapi kepemimpinan di DPD RI itu sendiri.

“Sejak Oesman Sapta Odang (OSO) dkk mengambil alih kepemimpinan DPD RI secara ilegal, saya dan beberapa teman tidak mengakui kepemimpinannya. Kalau saya hadir dalam sidang yang dipimpin OSO dkk berarti secara langsung mengakui kepemimpinannya,” ujar Hemas kepada wartawan, di Kantor DPD DIY, Jumat (21/12/2018).

Hemas mengungkapkan, selama ini Mahkamah Agung (MA) RI tidak pernah menyatakan benar dan sah pengambilalihan kepemimpinan tersebut.

“Dalam hal ini yang saya tolak bukan orangnya tetapi caranya yang menabrak hukum. Hukum harus tegak di negeri ini dan tidak boleh ada warga yang kebal hukum apalagi berada di atas hukum. Kalau saya menutup mata akan hal ini, terus buat apa saya jadi anggota DPD RI,” tandasnya.

Bahwa DPD adalah lembaga politik, maka harus diakui keputusannya pasti politik. Tapi pihaknya menolak kompromi politik. Sebab di atas DPD, negara ini adalah negara hukum. Sebab itu ia lebih memilih kanalisasi hukum demi tegaknya marwah DPD, bukan kepentingan pribadi semata.

Keputusan BK memberhentikan sementara dirinya, dinilai tanpa dasar hukum bahkan mengesampingkan Tata Tertib DPD RI maupun ketentuan Pasal 313 UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang isinya sbb. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Anggota DPD RI diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus. 

Hemas menyatakan BK selama ini juga tidak dapat memroses laporan Afnan Hadikusumo (Anggota DPD dari DIY) terhadap Benny Ramdhani karena tengah diproses di Kepolisian.

Dalam hal ini, BK diskriminatif karena tidak memproses laporan dua mantan anggota DPD RI Muspani dan Bambang Soeroso terhadap Nono Sampono bulan Oktober lalu ke BK terkait keputusan sikap politik  DPD RI  yang ingin meninjau ulang keputusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus parpol utk maju DPD RI.

Surat yang dibuat Nono Sampono dengan Kop Surat DPD RI itu diputuskan tidak melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dan diputuskan dalam sidang paripurna DPD RI sebagaimana diatur di Tatib.

“Laporan keduanya dianggap sepi,” tuding Permaisuri Raja Keraton Yogyakarta Hadiningrat Sri Sultan HB X

Sehari sebelumnya Ketua BK DPD RI Mervin S Komber membenarkan telah menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara GKR Hemas dari keanggotaan DPD RI melalui Sidang Paripurna DPD RI. Alasan pemberhentian karena yang bersangkutan sudah 6 kali tidak menghadiri Sidang Paripurna, sehingga melanggar UU MD3, Tatib DPD dan  Kode Etik yang berlaku di DPD RI.

Sanksi yang sama juga dijatuhkan pada Hj Maimana Umar, Senator dari Propinsi Riau. Sedangkan beberapa Senator lain dijatuhi hukuman berbeda, berupa peringatan tertulis.

Sementara itu di bagian lain, Hemas mengungkapkan pasca OSO menjadi pimpinan DPD RI, dirinya  sama sekali tidak mendapatkan dana reses. Meskipun demikian kegiatan reses tetap dilakukan dan mengirimkan laporannya. “Laporan reses saya juga tidak ditanggapi. Biarlah, terpenting saya tetap bekerja walau tidak ada topangan dana,” jelasnya seraya menegaskan komitmenya dari Yogyakarta untuk Indonesia, dan mohon dukungannya. Di bagian akhir release yang dibagikan ke wartawan, Hemas juga tak lupa menuliskan motto/komitmennya: Dari Yogyakarta untuk Indonesia.(Met/Udi/Sulistyawan)

 

 

 

 

 


share on: