CfDS Dorong Percepatan Infrastruktur Telekomunikasi di Indonesia

share on:
Peneliti CfDS saat memaparkan hasil penelitiannya || YP-Ist  

Yogyapos.com (SLEMAN) - Kehadiran teknologi memberikan dampak pada aspek kehidupan manusia, tak terkecuali dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau dikenal dengan istilah ‘e-government’, hadir untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM yang berkantor di Jl Socio Yustisio Bulaksumur Sleman, mengadakan bedah rilis laporan UN Digital Governance 2020 ‘E-Government Survey 2020’, yang dilakukan oleh tim peneliti CfDS yakni Anisa Pratita, Treviliana Putri, Heidira Widayani dan Perdana Karim.

Menurut Anisa Pratita, implementasi SPBE dalam Lanskap Global dapat dilihat bahwa penggunaan berbagai layanan pemerintahan berbasis digital di berbagai negara saat ini meningkat akibat pandemi Covid-19.

“Tingkat adopsi pemerintahan digital pada negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah juga meningkat hingga 57%, apabila dilihat dari E-government. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan tingkat pengembangan SPBE yang cukup signifikan di wilayah Asia, temasuk Indonesia,” ujar Anisa dalam rilis yang diterima Yogyapos.com Senin (13/7).

Anisa melanjutkan, Korea Selatan, Singapura dan Jepang menjadi negara-negara di wilayah Asia yang dianggap memiliki perkembangan implementasi SPBE secara komprehensif.

“Implementasi SPBE di Indonesia menempati peringkat ke-88 dalam peringkat global di berbagai negara. Naik 19 tingkat dari data tahun 2018 silam. Indeks ini diukur dari beberapa komponen, yaitu cakupan dan kualitas layanan pemerintahan digital, status perkembangan infrastruktur digital, dan kecakapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan layanan e-government,” imbuh Anisa.

Treveliana Putri menambahkan, Indonesia masih membutuhkan akselerasi transformasi digital, pemerataan pembangunan dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi. “Diperlukan adanya reorganisasi institusi untuk menciptakan alur kerja penerapan e-government secara vertical dan horizontal yang efektif dan efisien. Hal ini merupakan langkah penting, sebelum melakukan proses otomasi dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis digital,” ujar Treviliana. (Fadholy)

 

 

 


share on: