Status DPO : Terdakwa Penghilangan Suara PPP Hanya Dituntut Hukuman Percobaan

share on:
Suasana sidang pengalihan perolehan suara PPP tanpa kehadiran terdakwa (inabsencia) di PN Sleman, Kamis (11/7/2019) || YP/Agung DP

Yogyapos.com (SLEMAN) - Terdakwa kasus manipulasi perolehan suara Pemilu 2019, Anita Ratna Dewi yang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Depok Sleman, hanya dituntut hukuman percobaan tiga bulan dan denda Rp 5 juta atau kurungan selama tiga bulan.

Tuntutan hukuman tersebut disampaikan tim jaksa penuntut umum Ismet Karnawan SH MH dan Hanifah SH dalam sidang lanjutan di PN Sleman, Kamis (11/7/2019).

“Perbuatan terdakwa melanggar pasal 551 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” tegsa jaksa diakhir tuntutannya.

Sidang dipimpin hakim Suparna SH ini tanpa dihadiri terdakwa. Pasalnya sejak Mei 2019 yang bersangkutan ‘menghilang’ dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kasus ini, sebagaimana diurai dalam surat tuntutan (requisitoir) jaksa, terkuak setelah dilakukan penghitungan suara hasil Pemilu Legislatif tingkat Kabupaten Sleman.

Pada kesempatan itu saksi dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan beberapa partai lain komplain karena terjadi perbedaan mencolok hasil perolehan suaranya di tingkat kecamatan dengan yang dihitung di tingkat kabupaten.

Khusus PPP, perbedaan itu mencapai 1.508 suara. Komplain keras inilah yang kemudian minta ditindak lanjuti. Hasil peneluusuran sebanyak 1.508 suara yang semula diduga kuat hilang itu ternyata dialihkan ke salah satu parpol lain.

Kendati kemudian telah dikembalikan lagi oleh KPU setempat, tapi Agus Sumpeno Yulianto selaku caleg sekaligus mewakili PPP Sleman minta dilakukan pengusutan tuntas. Hasil klarifikasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilu diketahui beralihnya suara PPP ke parpol lain tersebut akibat ulah terdakwa. Dari sinilah proses hukum bergulir, namun pada saat hampir bersamaan setelah dilakukan klarifikasi terdakwa menghilang.

Atas tuntutan hukum itu, Agus Sumpeno selaku saksi pelapor menyatakan sangat menyayangkan. Ia menilai tuntutan jaksa sangat ringan. Padahal terdakwa juga berstatus DPO.

“Kami berharap hakim nantinya bisa memvonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa,” harap Agus kepada yogyapos.com usai sidang.

Di bagian lain, Agus juga menyatakan bertekad melakukan pelaporan ke kepolisian terkait adanya dugaan suap dalam praktik penghilangan perolehan suara. “Untuk pelaporan dugaan suap ini kami sudan konsultasi dengan pengacara Alouvie,” sambungnya.

Terpisah, advokat senior Alouvie Ridhya Mustafa SH ketika dihubungi membenarkan hal tersebut. “Ya sudah ada konsultasi untuk rencana pelaporan itu,” katanya.  

Sementara itu pasca pembacaan tuntutan hukum, hakim berencana membacakan vonisnya pada Jumat (11/7) siang. Walau tanpa kehadiran terdakwa, vonis tetapm akan dibacakan. Sebab ketidakhadiran terdakwa di kursi pesakitan itu tidak menjadikan persidangan batal demi hukum. Ini sesuai pasal 3 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dan Pasal 482 UU Nomor 7 Tahun 2017 antara lain menegaskan, penyelesaian tindak pidana pemilu dapat diperiksa dan diadili tanpa kehadiran terdakwa. (Agung DP/Met)

 


share on: