Setelah Sepekan Tertunda, Sidang Praperadilan Terhadap Polres Bantul Digelar

share on:
Suasana sidang praperadilan dipimpin hakim tunggal Laily Fitria Titin SH, di PN Bantul, Senin (20/5/2019) || YP/Fadholy

Yogyapos.com (BANTUL) – Setelah sempat tertunda sepekan lalu, sidang praperadilan dengan agenda pembacaan surat permohonan yang diajukan pemohon Sutoto Hermawan (45) kontraktor warga Srandakan terhadap penyidk Polres Bantul, akhirnya digelar di PN Bantul, Senin (20/5/2019). Sidang dihadiri oleh tim kuasa hukum pemohon maupun termohon ini dipimpin hakim tunggal Laily Fitria Titin SH.

Tim kuasa hukum pemohon dalam surat permohonannya menyatakan, penetapan status tersangka terhadap pemohon oleh termohon menyalahi Peraturan Mahkamah Ahung RI  Nomor 1 Tahun 1956 jo Yusrisprudensi 192 K/Kr/1979 tanggal 27 Desember 1979 jo Yusrisprudensi 531K/Pid/84 tanggal 12 Maret 1985.

“Ini kasus perdata yang bahkan sidang gugatannya sedang berlangsung di pengadilan dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Btl,” ujar Koordinator Tim Kuasa Hukum Pemohon dari LKBH Pandawa Yogyakarta, Thomas Nur Ana Edi Dharma SH didampingi anggotanya Mohamad Novweni SH, Susmartono Ariwibowo SH, Wilpan Pribadi SH MH, Nasrul Arsyad SH, Garda Widi Pratama SH dan Fransiska Maharani SH.

Menurut dia, karena merupakan kasus perdata maka seharusnya termohon tidak secepat itu menetapkan pemohon sebagai tersangka. Tepatnya, penyidik wajib menunggu proses perdatanya selesai.

“Kami tentu berharap kepada hakim nantinya memutus perkara secara obyektif berdasarkan fakta persidangan yakni mengabulkan permohonan kami, serta menyatakan tidak sah penetapan tersangka yang dilakukan termohon,” tukas Thomas.

Dalam bagian lain Thomas mengungkapkan, kliennya selaku pemohon adalah seorang kontraktor yang diminta membangun rumah lantai 2 oleh Rita Dwi Prasetyaningsih. Perjanjian pembangunan itu diujudkan ke dalam akta tertanggal 29 Maret 2018 yang dibuat di hadapan notaris  Tri Wahyuni. Kesepakatan harga Rp 600 juta yang akan dibayarkan 4 tahap, masing-masing Rp300 juta, Rp 150 juta, Rp 120 juta dan Rp 30 juta.

Meski tahap pertama dijanjikan pembayaran Rp 300 juta, namun nyatanya Bernadeta hanya membayar Rp 220 juta. Itu pun dilakukan secara bertahap masing-masing Rp 5 juta, Rp 100 juta, Rp 100 juta , Rp 15 juta.

“Klien kami, Pak Toto tetap memulai pembangunan walau baru dibayar Rp 220 juta. Sebagian uang itu sudah dibelanjakan material,” terang Mohamad Novweni, menimpali.

Ketika proyek sedang berjalan tiba-tiba Bernadeta meminta dilakukan penghentian pembangunan dengan alasan menunggu terbitnya sertifikat pemecahan persil. Selain itu juga minta pengembalian uang Rp 330 juta.

Sutoto sangat berkeberatan dan merasa dirugikan atas penghentian proyek itu sehingga mengajukan gugatan perdata pada 15 April 2019. Tapi seminggu kemudian dirinya justru ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Bernadeta di Polres Bantul.

Sementara itu salah satu anggota Tim Kuasa termohon, Pembina Heru Nurcahyo SH MH menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang lanjutan, Selasa (21/5/2019). Pihaknya yakin bahwa apa yang dilakukan termohon sudah sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-undang. “Ya Selasa kami bacakan jawaban,” tegasnya usai sidang. (Fadholy)

 


share on: