PRAPERADILAN DIREKTUR PT TSI DITOLAK : Pokok Perkara Segera Bergulir ke Pengadilan

share on:
Suasana sidang pembacaan putusan praperadilan di PN Sleman, Selasa (22/1/2019) | YP/Ismet

Yogyapos.com (SLEMAN) – Hakim tunggal Ita Denie Setiyawati SH akhirnya memutus menolak praperadilan yang diajukan Pemohon Direktur PT Trinity Seluler Indonesia (PT TSI), Albert Yosef Wienata terhadap Kakanwil Pajak DIY (Termohon I) dan Kapolda DIY (Termohon II), dalam sidang di PN Sleman, Selasa (22/1/2019).

Putusan menolak praperadilan ini karena Pemohon tidak dapat membuktikan permohonanannya atas dugaan kesalahan prosedur formal yang dilakukan Termohon I dan Termohon II. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II berdasarkan fakta persidangan, dinyatakan telah sesuai aturan hukum formal yang berlaku yakni UU Perpajakan maupun KUHAP.

Termohon, urai hakim,  memang benar telah melakukan serangkaian pengumpulan dan pemeriksaan bukti permulaan atas dugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan Pemohon, pada 8 Agustus 2017, di tempat usaha dan rumah Pemohon.

Hakim sepakat bahwa kegiatan pengumpumpulan dan pemeriksaan bukti permulaan itu tidak perlu meminta izin dari pengadilan mengacu pada asas Lex Specialist Derogat Legi Generale, bahwa aturan khusus tentang perpajakan dapat meniadakan aturan umum seperti KUHAP.  Hal itu sah, merupakan kewenangan atributif yang diberikan UU, khususnya Pasal 43 A ayat 1 UU KUP dan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Dalam konteks aturan khusus itulah, Termohon I diberi kewenangan memasuki dan/atau memeriksa tempat, ruang dan/atau barang yang patut diduga untuk menyimpan bahan bukti kejahatan perpajakan. Selain itu berwenang mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronika, meminjam bahan bukti, penyegelan, dan seterusnya.

Dari pengumpulan bukti permulaan itulah ditemukan 2 alat bukti yang kemudian dijadikan dasar bagi Termohon I untuk penetapkan status tersangka terhadap Pemohon tertanggal 16 November 2018.

Hakim juga membenarkan secara hukum apa yang dilakukan oleh Termohon II dalam hal menahan Pemohon menyusul ditetapkannya yang bersangkutan sebagai tersangka oleh Termohon I

Penahanan Pemohon tidak serta merta dilakukan, melainkan berdasarkan perjalanan yang cukup panjang sebelumnya, dimana Termohon II sesuai pasal 7 ayat 2 KUHAP memiliki fungsi koordinasi dan pengawasan penyidik sipil. Berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan penyidik pajak dan barang bukti, diketahui telah terjadi tindak pidana perpajakan yang diduga dilakukan Pemohon.

Karenanya Termohon II atas Surat dari Termohon I Nomor S-1447/WPJ.23/2018 tanggal 8 November 2018 permintaan bantuan penahanan, kemudian menerbitkan Surat Penahanan Nomor Sp.Han/14/XI/2018/Ditreskrimsus tanggal 16 November 2018. Berdasarkan kedua surat itulah Termohon II melakukan penahanan atas diri Pemohon, berikut perpanjangan penahanan sesuai dengan surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Kejati DIY.

Pengamatan yogyapos.com, praperadilan terhadap Kakanwil Pajak ini merupakan yang pertama terjadi di DIY. Kuasa Hukum Termohon I Efrizal SH MA dan Kuasa Hukum Termohon II Heru Nurcahya SH MH mengapresiasi putusan hakim yang menurutnya sudah adil, sesuai fakta persidaangan dan aturan yang berlaku.


Hakim tunggal Ita Danie Setiyawati SH | YP/Ismet

“Hakim sangat obyektif dalam mengurai konstruksi persoalan yang diajukan Pemohon maupun bantahan dari kami selaku Termohon. Hasilnya, menolak permohonan praperadilan tersebut. Karena kami memang sudah melakukan prosedur formal penahanan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” ujar Heru Nurcahya usai sidang.

Hal senada disampaikan Efrizal SH MA, pihaknya menaruh hormat pada hakim atas putusan tersebut. Ini sekaligus bisa menjadi pembelajaran semua pihak bahwa dalam sistem hukum perpajakan, diberlakukan hukum khusus dalam hal mekanisme pengumpulan bukti permulaan atas dugaan tindak pidana perpajakan yang tidak harus tunduk pada KUHAP.

“Atas putusan hakim ini, maka pokok perkara akan terus bergulir sampai ke pengadilan. Kami mengapresiasi putusan tersebut,” katanya.

Sementara kuasa hukum Pemohon, Petrus Bala Patyyona SH belum berhasil dikonfirmasi, karena segera menghadiri sidang perkara lain seusai putusan praperadilan. (Agung DP/Met)

 

 

 


share on: