PENYIDIK POLRES BANTUL MENUAI PRAPERADILAN : Tetapkan Tersangka Saat Gugatan Perdata Bergulir

share on:
Kuasa hukum pemohon menunjukkan berkas praperadilan || YP/Ismet

Yogyapos.com (BANTUL) – Tidak terima dijadikan tersangka dugaan penipuan dan penggelapan, Sutoto Hermawan (45) kontraktor warga Srandakan mengajukan praperadilan Penyidik Polres Bantul ke Pengadilan Negeri Bantul.

Permohonan prapreadilan itu diajukan melalui tim pengacaranya dari LKBH Pandawa Yogyakarta yang diketuai Thomas Nur Ana Edi Dharma SH. Tapi sayangnya dalam sidang perdana yang berlangsung, Senin (13/5/2019), pihak termohon Kapolres Bantul tidak hadir. Sehingga hakim tunggal  Laila Fitria Titin SH menutup persidangan, serta menyatakan akan membukan sidang lanjutan pada 20 Mei 2019.

“Kami terus terang kecewa. Mestinya termohon menghargai proses hukum yang sudah kami ajukan, jangan mangkir sidang,” tukas Thomas didampingi anggotanya  Mohamad Novweni SH, Susmartono Ariwibowo SH, Wilpan Pribadi SH MH, Nasrul Arsyad SH, Garda Widi Pratama SH dan Fransiska Maharani SH.

Sesaat sebelum sidang, Thomas mengungkapkan praperadilan ini sangat layak diajukan agar penyidik kepolisian di bawah tanggung jawab termohon menghargai prosedur hukum yang ada. Praperadilan terkait dengan adanya hubungan keperdataan antara Sutoto dan Berbadeta Rita Dwi Prasetyaningsih.

Sutoto selaku kontraktor diminta membangun rumah lantai 2 oleh Bernadeta. Perjanjian pembangunan itu diujudkan ke dlam akta tertanggal 29 Maret 2018 yang dibuat di hadapan notaris  Tri Wahyuni. Kesepakatan harga Rp 600 juta yang akan dibayarkan 4 tahap, masing-masing Rp300 juta, Rp 150 juta, Rp 120 juta dan Rp 30 juta.

Meski tahap pertama dijanjikan pembayaran Rp 300 juta, namun nyatanya Bernadeta hanya membayar Rp 220 juta. Itu pun dilakukan secara bertahap masing-masing Rp 5 juta, Rp 100 juta ,Rp 100 juta dan Rp 15 juta.


Tim LKBH Pandawa memberikan keterangan pers sesaat sebelum sidang perdana berlangsung || YP/Ismet

“Klien kami, Pak Toto tetap memulai pembangunan walau baru dibayar Rp 220 juta. Sebagian uang itu sudah dibelanjakan material,” terang Mohamad Novweni, menimpali.

Tapi, papar Novweni, saat di tengah pembangunan rumah yang terletak di Dusun Kaliadong Gedongan, Bambanglipuro, Bantul, tiba-tiba Bernadeta meminta dilakukan penghentian dengan alasan menunggu terbitnya sertifikat pemecahan persil. Selain itu juga minta pengembalian uang Rp 330 juta.

Karuan saja, Sutoto sangat berkeberatan. Bahkan pihaknya merasa dirugikan atas penghentian proyek itu dan menuding Bernadeta telah melakukan wanprestasi. Keberatan dilanjutkan dengan pengajuan gugatan perdata pada 15 April 2019. Tapi seminggu kemudian dirinya justru ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Bernadeta di Polres Bantul.

“Ini janggal. Hubungan keperdataan tapi dikriminalkan,” berang Novweni.

Thomas menandaskan, penetapan status tersangka tersebut melanggar Peraturan Mahkamah Ahung RI  Nomor 1 Tahun 1956 jo Yusrisprudensi 192 K/Kr/1979 tanggal 27 Desember 1979 jo Yusrisprudensi 531K/Pid/84 tanggal 12 Maret 1985, yang pada pokoknya jika terjadi sengketa perdata yang tengah terjadi di pengadilan, maka terhadap dugaan tindak pidana dilakukan penundaan penanganannya.

Sementara Heru SH MH dari Bidkum Polda DIY ketika dikonfirmasi terkait hal ini menyatakan pihaknya belum mendapatkan Sprint menhadir sidang. “Belum ada Sprint. Kami masih menunggu,” ujarnya saat dikonfirmasi via telpon selulernya. (Met)

 


share on: