Kuasa Hukum Kasat Reskrim Polres Bantul Minta Hakim Tolak Praperadilan Pemohon

share on:
Heru Nurcahya SH MH || YP/Fadholy

Yogyapos.com (BANTUL) – Tim kuasa hukum Kasat Reskrim Polres Bantul menyatakan, proses pemeriksaan dari penyelidikan hingga penyidikan terhadap Sutoto Harimawan  (pemohon praperadilan) sudah dilakukan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku. Termasuk penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan minimal dua alat bukti, sehingga memohon hakim menolak praperadilan pemohon.

Penegasan itu disampaikan dalam sidang lanjutan praperadilan yang diajukan Sutoto, di PN Bantul, Selasa (21/56/2019). Sidang dipimpin hakim tunggal Laili Fitria Titin SH MH berlangsung singkat dengan agenda pembacaan jawaban dari termohon.

Dalam sidang sebelumnya, pemohon melalui tim pengacara dari LKBH Pandawa Yogyakarta menyatakan penetapan status tersangka tidak sah, karena bukan merupakan perkara pidana, bahkan perkara tersebut sedang bergulir berupa gugatan perdata di PN Bantul.

“Termohon sudah melakukan penyelidikan maupun penyidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Bahkan penetapan status tersangka terhadap pemohon juga dilakukan setelahditemukan 2 (dua) alat bukti,” tegas Heru Nurcahya SH MH dari Bidkum Polda DIY selaku tim kuasa hukum termohon. Anggota tim lainnya terdiri AKBP I Made Kusuma Jaya SH SIK, Kompol I Ketut Witera SH, Iptu Sinduharja SH, Agus Sudiarto SH, Iptu Isnaini SH, Haryo Dhanendro SH, Bripka M Budi Prasetyo SH dan Bripka Atum Sari SH.

Ditambahkan Heru, pada prinsipnya termohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/256/IX/2018/DIY/SPKT, tanggal 15 September 2018 telah bertindak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setelah melakukan penelitian terhadap perkara a quo Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan. Kemudian termohon melakukan klarifikasi dengan meminta keterangan terhadap saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih selaku pelapor yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan.

Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 1angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termohon telah mendapatkan sejumlah fakta  tentang terjadi suatu peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana tertuang dalam Pasal 378 dan 372 KUHP.

Selain itu pihaknya sudah meminta keterangan ahli, dilakukan penyitaan sampai gelar perkara dengan rekomendasi terpenuhinya dua alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli serta adanya surat perjanjian kontrak kerja 29 Maret 2018 dan adanya Surat Pernyataan 28 April 2019 serta belum terlaksananya pembangunan sesuai dengan perjanjian. Sehingga termohon meningkatkan status pemohon dari saksi menjadi tersangka pada tanggal 22 April 2019.

”Dan karenanya kami minta kepada hakim agar menolak praperadilan yang diajukan pemohon,” tandas Heru.

Berdasarkan laporan dan hasil pemeriksaan, pemohon sudah menerima pembayaran tahap pertama pembangunan rumah 2 lantai dari saksi Bernadeta. Uang itu untuk pengadaan material dan pegerjaan awal. Tapi tidak sesuai yang dijanjikan, karena ternyata hanya terdapat 1 rit pasir. Karenanya pembangunan dihentikan.

Terkait jawaban dari termohon, Tim Kuasa Hukum Pemohon dari LKBH Pandawa yang di ketuai Tomas Edi Darma SH didampingi Fransiska Maharani SH menyatakan mengajukan replik bahwa keputusan termohon meningkatkan status pemohon sebagai tersangka terlalu prematur. 

“Dalam sidang lanjutan, Rabu (22/5) kami akan bawa sejumlah surat bukti dan saksi dari pemohon,” jelas Tomas SH. (Dol)

 

 

 


share on: