Hakim Tolak Praperadilan Mantan Bupati Sragen, Zamzam Menyesalkan

share on:
Kuasa hukum pemohon, HM Zamzam Wathoni SH || YP/Ist

Yogyapos.com (YOGYA) - HM Zamzam Wathoni SH mengaku menyesalkan putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Sragen yang menolak permohonan peradilan kliennya, Agus Fathur Rahman SH MH yang mantan Bupati Sragen. 

“Kami menyesalkan putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan itu. Di sini hakim tidak mempertimbangkan isi permohonan dan tidak mengikuti perkembangan hukum di Indonesia. Kami tim pengacara akan tetap berjuang untuk membela hak-hak klien apabila perkara dugaan korupsi sampai diajukan ke Pengadilan Tipikor Semarang Jateng,” jelas Zamzam saat dihubungi Yogyapos.com, Rabu (10/7).

Pada sidang di PN Sragen, Senin (8/7) lalu, hakim tunggal Wahyu Bintoro SH secara tegas menolak segala dalil gugatan praperadilan terkait penetapan pemohon sebagai tersangka kasus dugaan korupsi daerah (kasda). Menurut hakim, surat penetapan tersangka yang diterbitkan Kejari Sragen, sah secara hukum karena sudah memenuhi prinsip pembuktian. Setelah mencermati alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi, dapat dismpulkan jika surat penetapan tersangka yang terbit pada tanggal 5 Desember 2018, sah menurut hukum lantaran sudah memenuhi minimal dua alat bukti, serta pemeriksaan yang bersangkutan.

“Dalil pemohon yang menganggap surat penetepan tersangka tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum, dengan ini diinyatakan ditolak,” ujar hakim dalam putusannya.

Zamzam Wathoni juga menyoroti penyitaan barang bukti yang dinilai terlalu prematur. Penyitaan tersebut dilakukan sebelum penetapan, lantaran merupakan alat bukti yang pokok. “Yang utama harus diperoleh dulu sehingga ada kepastian unsurnya. Apalagi ini menyangkut kerugian negara yang harus aktual. Kami akan diskusi dan mencermati dinamikanya. Tidak menutup kemungkinan, kami ajukan peninjauan kembali,” imbuh advokat berkepala plontos ini.

Seperti diketahuui, dalam penetapan tersangka disebutkan kerugian negara mencapai Rp 11,2 miliar. Hal itu dinilai tidak berdasarkan fakta hukum karena pascaeksekusi atas putusan Mahkamah Agung, terpidana Untung Surono telah mengembalikan uang Rp 10,5 miliar dan terpidana Sri Wahyuni mengembalikan Rp 110 juta dan ada selisih Rp 604,6 juta. Secara hukum tidak ada kaitannya dengan pemohon dan telah dibebankan terpidana Untung.

Sehingga berdasarkan hasil temuan LHP BPK atas sisa kerugian negara Rp 604,6 juta dapat menjadi jelas dan transparan apabila dilihat hasil putusan kasasi terpidana Untung. Dengan begitu sisa kerugian negara seharusnya bukan tanggungjawab pemohon tetapi Pemkab Sragen, karena telah menjaminkan sertifikat bilyet deposito kas daerah dan mengalami wanprestasi saat jatuh tempo sehingga timbul kerugian. (Dol)

 

 


share on: