DPD DIY Inisiasi Revisi UU tentang LLAJ

share on:
ujSuasana uji sahih dalam rangka penyusunan RUU tentang perubahan atas UU 22/2009 di Kantor DPD RI Perwakilan DIY, Jalan Kusumanegara Yogyakarta, Senin (8/7) || YP/Iwn

Yogyapos.com (YOGYA) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menginisiasi merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Alasannya banyak fakta di lapangan yang belum diatur dalam regulasi tersebut.

Contohnya adalah angkutan berbasis online. Keberadaannya berkembang pesat. Di sisi lain, meskipun infrastruktur jalan juga berkembang, tetapi belum mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat.

Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia, Muslih Zainal Asikin mengatakan, ada upaya penambahan pelayanan transportasi massal, pembangunan jalan raya, maupun jalan tol.

"Tapi itu belum cukup melayani karena perkembangan transportasi jauh lebih pesat. Apalagi dengan hadirnya angkutan online," kata Muslih dalam seminar uji sahih dalam rangka penyusunan RUU tentang perubahan atas UU 22/2009 di Kantor DPD RI Perwakilan DIY, Jalan Kusumanegara Yogyakarta, Senin (8/7/2019).

Dia mengatakan, revisi yang perlu dilakukan misalnya mengenai peraturan tentang transportasi massal sebagai basis pelayanan umum. "Karena menyangkut hajat hidup orang banyak," kata dia.

Menurut dia, transportasi massal ini menjadi salah satu solusi mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Saat ini kendaraan pribadi berlebihan yang menyebabkan terjadi kemacetan di seluruh kota besar dan sedang di Indonesia.

Dia mengatakan, revisi lainnya yang perlu diakomodir adalah angkutan online. Saat ini sudah banyak digunakan dan melibatkan masyarakat luas, baik menggunakan roda empat maupun roda dua. 

"Perlu ditegaskan, jasa perusahaan aplikasi sebagai bagian dari layanan pendukung angkutan online. Namun, ditetapkan secara tegas perusahaan aplikasi tersebut bukan perusahaan angkutan," papar dia.

Ketua Komite II DPD RI, Aji M Mirza Wardana mengakui angkutan online berkembang sangat pesat. Sampai saat ini belum diatur dalam UU 22/2019. "Untuk itu DPD RI menginisiasi melakukan revisi terhadap UU tersebut," ujarnya.

Dia mengatakan, dari uji sahih ini, ada beberapa hal yang perlu direvisi dalam UU tersebut. Misalnya mengenai pajak bagi angkutan umum. Omset besar yang didapat perusahaan angkutan online, perlu ada pajak. "Ini tentu akan memberikan pemasukan bagi daerah," pungkasnya. (Iwn)

 

 

 


share on: