Direktur PT TSI Ajukan Praperadilan terhadap Kakanwil Pajak dan Kapolda DIY

share on:
Petrus Bala Patyyona (kedua dari kanan) dan anggota timnya usai sidang perdana praperadilan | YP/Agung DP

Yogyapos.com (SLEMAN) – Tak terima ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Albert Joseph Wienata (43) pengusaha komputer di Yogyakarta mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kementerian Keuangan RI Cq Ditjen Pajak DIY (Termohon I) dan Kapolda DIY (Termohon II).

Permohonan praperadilan diajukan pemohon melalui tim kuasa hukumnya Petrus Bala Patyyona SH MH CLA, Joyada Sialagan SE SH MH CTA CITA, Bistok Siallagan SH CTA, CLA, Dessy Widyawati SH, Sisca Silalahi SH CLA dan Dolly P Daelly SH CLA, ini disidangkan oleh hakim tunggal Ita Denie Setiyawati SH MH, di PN Sleman, Senin (14/1/2019).

Dalam surat permohonan diungkapkan, pemohon adalah Direktur PT Trinity Seluler Indonesia (PT TSI) yang berkantor di Jogjatronik Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta. Pada tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00, pemohon didatangi Tim Penyidik Pajak Kanwil Yogyakarta, di Rumahnya Griya Karanganyar Asri Yogyakarta. Sesaat sebelumnya tim tersebut juga mendatangi kantor pemohon.

Di dua tempat itu tim penyidik menggeledah, membongkar dan mengambil beberapa dokumen dan laptop yang berkaitan dengan operasional kantor. Usai penggeledahan yang berakhir pukul 22.00, pemohon menjalani serangkaian pemeriksaan atas dugaan pelanggaran pembayaran pajak.

Meski pemeriksaan dilakukan sejak setahun lalu, pemohon akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan sejak 16 November 2018 ditahan Mapolda DIY.

Menurut tim kuasa hukum, penetapan status tersangka terhadap pemohon tidak berdasarkan 2 alat bukti sebagaimana diatur KUHAP. Selain itu juga dalam hal penyidik (Termohon I) melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen maupun laptop milik pemohon tidak disertai surat izin dari Pengadilan. Sedangkan Termohon II ikut dipraperadilankan karena tidak pernah memberikan surat penahanan kepada Pemohon maupun keluarganya.

Sementara di bagian surat permohonan disebutkan bahwa meskipun UU Perpajakan mengatur sanksi pidana terhadap pelanggar, namun sanksi pidana itu sesuai asasnya merupakan senjata terakhir (Ultimum Remedium)jika sanksi lain tidak dapat diterapkan.

Karenanya, tim kuasa hukum diantaranya memohon kepada hakim berkenan menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, serta menyatakan batal demi hukum dan tidak sah penetapan status tersangka maupun penahanan terhadap diri Pemohon. (Agung DP/Met)

 


share on: