Bedah Buku ‘Konflik dan Taktik Perang Jawa’: Bantul Bagian Penting Melawan Penjajah

share on:
Narasumber Drs Helmi Jamharis MM saat memaparkan pendapatnya tentang posisi strategis Bantul sebagai salah satu basis perjuangan Diponegoro || YP /Mufti

Yogyapos.com (BANTUL) – Bantul di masa lalu menjadi bagian penting untuk menghimpun dan mengatur strategi melawan kolonial Belanda. Hal ini setidaknya tercatat dalam sejarah perjuangan Diponegoro sebagaimana terungkap dalam bedah buku ‘Konflik dan Taktik Perang Jawa’ yang berlangsung di Aula Sasana Widya Parwa, Gedung Perpustakaan Umum Bantul, Rabu (10/07/2019).

Bedah buku menghadirkan dua orang narasumber, Drs Helmi Jamharis MM (Sekretaris DaerahBantul) dan Muhammad Muhibbuddin (penulis buku). Acara ini diikuti oleh Satgas Literasi, Duta Literasi, pengelola perpustakaan desa, sekolah, komunitas, dan sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Bantul. Bertujuan menggairahkan literasi di Bantul serta mendekatkan buku pada masyarakat.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Eddy Susanto, saat memberi sambutan sekaligus membuka kegiatan menyampaikan bahwa keberadaan perpustakaan salah satunya mendorong masyarakat mencintai buku. Perpustakaan sudah seharusnya memberikan manfaat baik dari sisi pelayanan, pengetahuan, informasi, hingga berdampak positif pula di bidang lainnya.

“Visi Bantul mewujudkan masyarakat cerdas menjadi tugas pemerintah kabupaten bersama masyarakat. Kami mempunyai slogan Buka-Buku-Baca-Bisa-Bermanfaat (B Lima). Itu artinya apa pun akan bisa kita peroleh dengan membaca, termasuk cerita-cerita perjuangan terkait sejarah di masa lalu,” ujar Eddy.

Sementara itu dikesempatan pertama, Helmi Jamharis menyampaikan, Bantul menjadi salah satu basis perjuangan Pangeran Diponegoro yang bermarkas di Selarong dalam perang besar Jawa tahun 1825-1830. Masyarakat harus berkaca dari peristiwa tersebut. Perang menimbulkan banyak korban di kedua pihak, amat menguras harta, benda, waktu dan tenaga. Tentu saja itu sangat merugikan rakyat.

Lebih jauh diungkapkan Helmi, apabila ditarik  kesisi pemerintahan, kepentingan rakyat harus diutamakan sebagaimana Diponegoro yang waktu itu membela rakyat mengobarkan perang terhadap penjajah agar hak-hak rakyat tidak ditindas. 

“Penyelenggaraan pemerintahan mestinya tidak diwarnai hal-hal negatif seperti memanfaatkan kesempatan ketika berkuasa sebagaimana terjadi pada masa penjajahan Belanda,” kata Helmi.

Karena itulah, lanjutdia, perlu diselaraskan antara atasan dan bawahan di lingkup internal instansi. Sedangkan secara eksternal pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga kebutuhannya terakomodir. Pemerintah berkomitmen memakmurkan rakyat, terus berinovasi agar hasil-hasil pembangunan dirasakan masyarakat.

“Kalau di perpustakaan bisa melalui regulasi maupun kebijakan. Revitalisasiperpustakaan,mendirikan pojok baca baik di lingkungan pedesaan, rumah ibadah, kelompok masyarakat, atau pun tempat-tempat berpotensi lainnya. Selain itu, juga menggelar berbagai kegiatan bermanfaat melibatkan masyarakat macam bedah buku ini,” tambah Helmi.

Selanjutnya penulis buku ‘Konflik dan Taktik Perang Jawa’, Muhammad Muhibbuddin – yang akrab disapa Muhibini memaparkan, kontribusi Bantul terhadap perjuangan Pangeran Diponegoro sangatlah besar. Baik sebagai markas untuk mengatur strategi serta menghimpun kekuatan, maupun dari sisi perjalanan spiritual Pangeran Diponegoro itu sendiri. Transformasi spiritual Diponegoro sudah dimulai sejak tahun 1805.

“Waktu itu selain sebagai bangsawan, Diponegoro pun punya dorongan menjadi santri. Dia nyantri kepesantren di daerah Imogiri, Jejeran, dan sejumlah pesantren lainnya. Ia juga melakukan tirakat ke tempat-tempat tertentu di wilayah Bantul seperti gua-gua, makam, juga petilasan para leluhurnya,” jelas Muhib.

Muhibme nambahkan, ada dua pemicu meletusnya perang Jawa. Pertama, kebijakan agraria dimana tanah rakyat bebas disewa oleh orang asing sehingga rakyat tidak bisa bercocok tanam di tanahnya sendiri. Kedua, adanya sintesa mistik yang kental dalam budaya Jawa.  Diponegoro adalah tokoh apresiatif. Dia ingin merekonsiliasi Islam dengan budaya Jawa. Orang Islam bisa sekaligus menjadi orang Jawa begitu pula sebaliknya.

“Kraton merupakan representasi kebudayaan bukan hanya politik atau kekuasaan. Diponegoro tidak ingin Yogyakarta didominasi oleh kaum penjajah Belanda yang dapat melenyapkan nilai-nilai budaya Jawa,” ujarnya. (Muf)


share on: